TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan penggalangan dana untuk membangun gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi semakin meluas. Saweran KPK yang awalnya dimulai di Jakarta kini sudah merambah ke kota-kota di luar Pulau Jawa, bahkan benua tetangga.
Cara mereka menggalang dana pun bukan hanya bermodal keropak untuk menampung uang warga. Komunitas GUSDURian, misalnya, menjual kaus "KPK You Are Not Alone" untuk mengumpulkan dana. Kaus tersebut dihargai Rp 60 ribu.
Adapun keuntungan Rp 20 ribu dari tiap kaus akan disumbangkan untuk melalui koalisi saweran KPK. Penggagas penjualan kaus KPK ini, Sukma Adi Atmaja, mengatakan pihaknya menargetkan penjualan 500 kaus agar sumbangan ke KPK bisa mencapai Rp 10 juta.
Selama seminggu penjualan, sudah ada 130 kaus yang terjual. Ide menjual kaus, kata dia, bermula dari keinginan agar sumbangan untuk KPK memiliki jejak. "Jadi kausnya bisa untuk promosi mendukung KPK juga," kata Sukma saat dihubungi Senin, 16 Juli 2012.
Koordinator Gerakan Saweran KPK, Ilian Deta Artasari, mengatakan berbagai cara ditempuh masyarakat untuk mendukung gerakan saweran KPK. Aktivis antikorupsi di Padang, Sumatera Barat, misalnya, menggelar acara nonton bareng sambil mengumpulkan saweran.
Di lain pihak, aktivis antikorupsi di Manado, Sulawesi Utara, Ahad, 15 Juli 2012 juga melakukan long march ke pusat kota. "Memang bukan uangnya yang penting, tapi gerakan yang mencerminkan bahwa masyarakat sadar korupsi itu menyengsarakan dan harus diberantas," kata Ilian.
Di Bantul, Ilian bercerita, ada seorang pria yang menjual mobil tuanya dan sebagian hasil penjualannya disumbangkan untuk KPK. Ada pula penggemar bola yang sedang menjual koleksi kaos dan sepatu bola. Ilian mengatakan 20 persen hasil penjualan akan disumbangkan.
Hingga kemarin uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 251 juta. Sebagian besar dana masuk melalui rekening perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain itu, ada pula yang menyumbang langsung ke posko saweran di depan gedung KPK.
Sebagian besar dana berasal dari sumbangan bernominal kecil. Selebihnya hanya ada lima orang yang menyumbang dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Nama seluruh penyumbang hari ini akan ditempel di posko saweran KPK. "Supaya semuanya transparan," katanya.
Saweran ini bermula ketika Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menolak pembangunan gedung KPK. Biaya pembangunan yang sudah dialokasikan Kementerian Keuangan tak kunjung disetujui. Padahal anggaran gedung Rp 225,7 miliar itu sudah diajukan sejak 2008.
ANGGRITA DESYANI
