TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan mengatakan pengadaan hibah enam pesawat C-130 Hercules dari Australia sudah sesuai prosedur. "Itu sudah dialokasikan sejak 19 Agustus tahun lalu," kata Ramadhan di kompleks gedung DPR, Senayan, Senin, 9 Juli 2012.
Pengadaan Hercules, kata Ramadhan, sudah masuk program prioritas yang disepakati DPR. Salah satunya untuk mobilisasi bantuan bencana. Menurut dia, Komisi Pertahanan secara keseluruhan sudah mendukung pembelian ini. "Penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun tidak mencerminkan suara Komisi keseluruhan."
Pemerintah Indonesia dan Australia resmi meneken nota kesepahaman untuk hibah empat pesawat C-130 Hercules dari Australia, Senin dua pekan lalu. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Darwin, Australia, antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Eris Haryanto dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia David Hurley.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin mengkritik hibah ini. Ia menilai ada yang janggal dalam hibah itu karena kebutuhan anggaran untuk memperbaiki pesawat sama besarnya dengan biaya membeli pesawat bekas. "Kalau seperti ini, yang mana sisi hibahnya?" kata politikus dari Partai PDI Perjuangan itu.
Ramadhan menyangkal tudingan yang menyatakan pembelian Hercules terlalu mahal. Menurut dia, penetapan harga pesawat pasti berdasarkan audit teknis terlebih dulu. Karena itu, harga US$ 15 juta per unit bukan harga pasti, tapi hanya anggaran maksimal tiap pesawat. Sedangkan riilnya, biaya perawatan tiap pesawat akan berbeda.
Dari segi kualitas, usia pesawat tidak akan menjadi persoalan karena jam terbangnya bisa dinolkan. Apalagi pabrik pesawat Hercules di Lockheed, Amerika Serikat, masih beroperasi sehingga produksi suku cadang terus berlanjut. Hal ini berbeda dengan merawat pesawat jenis Fokker 27 yang pabriknya sudah bangkrut.
Ramadhan menambahkan, kondisi Hercules ini terawat baik lantaran Royal Australian Air Force, angkatan udara Benua Kanguru, menonaktifkan pesawat sejak 2009 dalam kondisi preservation maintenance. Artinya parkir, namun tetap terawat. Meski C-130 Hercules bekas RAAF dibeli pada era 1979 dan 1980, kualitas perawatan RAAF dikenal sangat baik.
Ramadhan yakin, Komisi Pertahanan bakal mendukung setiap program pemerintah yang meningkatkan posisi strategis Indonesia di mata internasional. Kerja sama hibah Hercules dengan Australia, kata dia, merupakan kemajuan diplomasi Indonesia. "Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan internasional."
IRA GUSLINA SUFA
Berita Menarik Lain
Gedung Baru KPK Tinggal Tunggu Persetujuan DPR
PPP Ngotot Minta KPK Cari Gedung Lain
PKS: Masih Banyak Fakir Miskin yang Perlu Disawer
Politikus Senayan Sebut KPK Provokatif
Trisakti Kumpulkan Rp 2.000 per Orang untuk KPK
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
53 menit lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
5 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
20 jam lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
21 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
21 jam lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
21 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
22 jam lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaUsia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun
23 jam lalu
Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
23 jam lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya