TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengomentari siaran pers dari The Fund for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia masuk peringkat ke-63 dari 178 negara berdasarkan indeks negara gagal. Menurut dia, ada banyak penyebab yang menjadikan Indonesia masuk kategori negara di ambang kegagalan.
Salah satunya persoalan dalam pengelolaan pemerintahan. Tata kelola kenegaraan dan penyelenggara pemerintahan, kata dia, masih carut-marut. Selain itu, penyebab lain, di antaranya, tidak dilaksanakan kedaulatan negara oleh pemegang amanat.
"Meningkatnya gelombang gejolak perasaan publik yang semakin tidak terkendali, tingginya korupsi birokrasi, kejahatan yang meresahkan masyarakat, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan," katanya, Rabu, 20 Juni 2012.
Tjahjo menilai penyebab lainnya akibat adanya kegamangan aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus besar, seperti skandal Bank Century, mafia pajak, mafia suara Komisi Pemilihan Umum, dan penegakan hukum lainnya yang dianggap masih tebang pilih. "Faktor keamanan tidak menjamin ketertiban masyarakat," katanya
Politikus yang juga anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga melihat adanya ketidaksesuaian antara Presiden dan para menteri dalam memahami arah kebijakan. Para menteri, kata dia, saat ini hanya terkesan memenuhi tugas formalnya. "Setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan masih belum mengimplementasikan dari empat pilar kebangsaan, khususnya kemajemukan dan kebinekaan," ujar dia.
