TEMPO.CO, Jakarta- James Gunardjo ternyata menangani belasan perusahaan. Dia di mata Tommy Hindratmo, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan Kantor Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai konsultan pajak secara freelance. "Tadi sudah disebutkan klien saya kepada penyidik," kata Tito Hananta Kusuma, pengacara Tommy di kantor KPK, Selasa, 19 Juni 2012.
Tito menyatakan benar di antara perusahaan yang ditangani James adalah PT Bhakti Investama dan PT Agis. Beberapa perusahaan lainnya, Tito mengatakan tidak ingat. KPK menangkap James dan Tommy pada Kamis dua pekan lalu di sebuah rumah makan Minang di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Dari mereka, KPK menyita uang suap Rp 280 juta. Uang itu diduga suap terkait restitusi pajak PT Bhakti.
KPK pun menetapkan keduanya sebagai tersangka. Tommy ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan James di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Jakarta Selatan.
Penasehat James, Charles Roy Sijabat, mengatakan kliennya adalah penasihat pajak. "Kalau konsultan itu harus pakai izin atau lisensi, sementara penasihat itu bebas, siapa pun bisa," kata Charles.
Tito berujar, Tommy dan James berkenalan sejak 2007 lalu di Jakarta. Keduanya pun kemudian berteman. Tito tidak menyebut kelanjutan dari urusan pertemanan tersebut. Namun kliennya mengetahui James adalah konsultan pajak yang tidak terikat di belasan perusahaan.
Tommy dan James diperiksa KPK hari ini. Tommy dicecar sebanyak 20 pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab dia, serta perkenalannya dengan James. KPK juga memeriksa dua Direktur PT Bhakti Investama, Darma Putra dan Wandy Wira Riady. Sampai malam ini keduanya masih menjalani pemeriksaan.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP., mengatakan pemeriksaan kasus ini masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. "Kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup," katanya. KPK juga, kata dia, mencari tahu ihwal pihak lain yang terlibat selain James dan Tommy.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
Babak Baru Konflik KPK
4 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
4 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
4 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
6 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
8 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
13 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
2 hari lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
3 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya