TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak uji materil Undang Undang nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/3), sembilan majelis hakim MK yang diketuai Jimly Asshidiqie menilai, UU KPTPK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan uji materil oleh seluruh anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan KPKPN sebagai lembaga, itu juga dinilai tidak memiliki legal standing. Sayangnya, majelis hakim tidak menjelaskan alasan tidak dimilikinya legal standing oleh para pemohon. Sebenarnya, terdapat dua hakim: Maruwarar Siahaan dan Soedarsono, yang mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai legal standing itu. Kedua hakim itu menganggap pemohon memiliki legal standing, sesuai dengan pasal 51 UU 24/2004 tentang MK yang mengatakan, pemohon bisa berupa warga negara Indonesia ataupun badan hukum publik. "KPKPN bisa digolongkan sebagai WNI ataupun badan hukum publik," kata hakim Soedarsono dalam persidangan.Tentu saja, putusan MK itu membuat kecewa Ketua KPKPN, Jusuf Syakir. Dirinya menghimbau presiden dan anggota legislatif sebagai pembuat undang-undang untuk tidak menimbulkan masalah seperti yang dialami KPKPN dan KPTPK lagi. Walau dengan terpaksa menerima putusan MK itu, kuasa hukum KPKPN Amir Syamsudin juga menyesalkan sikap majelis hakim MK yang tidak mendengarkan pendapat dua hakim yang melakukan dissenting opinion. Poernomo G. Ridho - Tempo News Room