Sejumlah korban lumpur berada di kawasan Pos BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di titik 25, desa Besuki, Porong, Sidoarjo, Senin (5/28). Korban lumpur menduduki pos BPLS dan melarang semua kegiatan BPLS dikawasan lumpur sebelum ganti rugi korban terbayarkan. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior PDI-Perjuangan Taufiq Kiemas menolak berkomentar mengenai anggaran negara untuk mengatasi dampak luberan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika ditanya, Taufiq hanya tersenyum sembari sedikit menggelengkan kepala. Ia kemudian berjalan pergi dari wartawan yang mencegatnya di Universitas Pancasila, Selasa, 29 Mei 2012.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun sejak 2007 untuk menangani dampak lumpur yang pertama kali meluber pada Mei 2006 lalu. Anggaran yang dialokasikan negara untuk menangani dampak semburan terus meningkat. Pada 2007 dianggarkan Rp 505 miliar, dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada 2011 mencapai Rp 1,3 triliun.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan anggaran tersebut dikucurkan untuk menanggung dampak semburan di luar peta area bencana. “Memang yang di luar peta itu ditanggung oleh pemerintah,” kata Priyo ketika ditemui di tempat yang sama.
Pada Mei 2006 lalu lumpur Lapindo meluap di tengah kegiatan pengeboran minyak dan gas oleh Lapindo Brantas, anak usaha Bakrie Grup. Priyo mengatakan anggaran akan terus dialokasikan selama semburan lumpur masih terus berdampak pada warga di sekitarnya.
