Ribuan pegawai berbusana Jawa dalam Peringatan HUT Pemkot Yogyakarta ke-63 tahun di halaman kantor balaikota (7/6). Pada upacara ini, diserahkan pula penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS teladan yang mengabdi di lingkup Pemkot Yogya. TEMPO/Arif Wibowo
TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal mewajibkan setiap warganya menggunakan bahasa Jawa sehari dalam satu pekan. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah.
Anggota DPRD Jawa Tengah, Muhammad Zain, menyatakan kewajiban menggunakan bahasa Jawa sehari dalam sepekan merupakan salah satu upaya untuk tetap melestarikan bahasa Jawa di era globalisasi.
“Salah satu kewajiban dari implementasai perda itu adalah diwajibkannya menggunakan bahasa Jawa menjadi bahasa komunikasi, khususnya di instansi pemerintah maupun swasta,” kata Zain di kantornya, Selasa, 15 Mei 2012. Perda ini lahir atas inisiatif DPRD Jawa Tengah. Penyusunan perda ini terbilang singkat karena hanya membutuhkan waktu tiga bulan sebelum disahkan.
Belum ada kepastian bagaimana teknis kewajiban penggunaan bahasa Jawa bagi masyarakat selama sehari dalam satu pekan itu. Selain itu juga belum diputuskan hari apa kewajiban berbahasa Jawa di Jawa Tengah itu.
Zain menyatakan untuk masalah teknis pelaksanaan perda ini akan dituangkan dalam aturan setingkat Peraturan Gubernur Jawa Tengah. “Masih menunggu Pergub akan menjelaskan secara detail terkait dengan implementasi Perda Sastra dan Budaya Jawa itu,” katanya. Meski ada kewajiban berbahasa Jawa, dalam Perda tersebut tidak ada aturan mengenai sanksi bagi yang melanggar.
Saat ini Perda Bahasa Jawa itu masih dalam tahap sosialisasi. Adapun implementasi kewajiban sehari berbahasa Jawa itu bakal dilaksanakan mulai 2013.
Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro Semarang, Dewi Yuliati, menyambut baik adanya perda yang mengatur tentang budaya, aksara, dan bahasa Jawa. "Selama ini bahasa Jawa telah terpinggirkan. Makanya sangat positif jika pemerintah provinsi membuka peluang untuk penguatan bahasa Jawa," katanya.
Aturan pelestarian kebudayaan itu, kata Dewi, bertujuan supaya Jawa punya identitas sendiri dan tak terbawa dengan perluasan budaya yang dilakukan India, Islam, ataupun Barat. “Sebab kita sudah punya local genius yang harus kita rawat,” katanya.
