TEMPO.CO, Jakarta -- Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arindra A. Zainal tak setuju dengan cara berpikir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yang menyebut para koruptor di Tanah Air lulusan perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). "Kok cara berpikirnya salah banget, ya," kata dia kepada Tempo, Selasa, 8 Mei 2012.
Menurut Arindra, tak selayaknya politikus Partai Demokrat itu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meskipun tujuannya untuk menyatakan bahwa para koruptor tentunya merupakan orang-orang pintar yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Dengan pernyataannya itu, kata dia, sama halnya dengan menganalogikan bahwa semua maling di Indonesia yang berada di penjara adalah orang Islam. Atau misalnya di negara lain Eropa seperti Italia, yang penghuni penjaranya warga beragama Katolik. "Lalu, apa yang disalahkan agamanya? Kan tidak demikian," ujar dia. Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) UI ini menuturkan, "Korupsi itu kan tergantung pada orang-orangnya. Jangan menggeneralisasi," kata dia.
Kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie menyebut para koruptor sebenarnya adalah orang-orang pintar yang merupakan produk dari perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. "Koruptor adalah orang-orang pintar. Mereka juga bisa dari anggota ICMI, anggota HMI, lulusan UI, UGM, dan lainnya. Tidak ada orang bodoh," kata dia dalam acara "Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia" di Universitas Indonesia, Depok, kemarin.
Namun setelah pernyataannya menuai komentar protes banyak pihak, ia membantahnya. Melalui siaran pers Marzuki mengatakan bahwa dirinya tak bermaksud mendiskreditkan UI atau UGM. Menurutnya, apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang bersifat umum mengenai fenomena korupsi di Indonesia. "Karena itu saya katakan ada yang salah dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harusnya menghasilkan akhlak mulia, sehingga lulusan perguruan tinggi kalau jadi pimpinan bisa menjadi contoh," ujarnya. (baca : Marzuki: Koruptor Bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM)
MUNAWWAROH
Berita terkait
DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali
15 menit lalu
Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaPanja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
8 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
1 hari lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
1 hari lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
1 hari lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
1 hari lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
2 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca Selengkapnya