TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Djoko Suyanto menyayangkan pembakaran Kantor Bupati Mesuji, Lampung. Massa seharusnya tak bertindak anarkistis saat berunjuk rasa.
“Mereka seharusnya tidak anarkistis. Gedung itu kan dari uang rakyat juga,” kata Djoko saat dihubungi Tempo, Kamis 3 Mei 2012. Djoko membolehkan massa berunjuk rasa, namun harus tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Djoko sudah meminta polisi mengusut pelaku pembakaran. “Unjuk rasa sih boleh, tapi kalau sudah merusak, pelanggaran namanya. Akan segera diusut polri.”
Ratusan massa pendukung bekas Bupati Mesuji Ismail Ishak mengamuk dan membakar kantor bupati hingga rata dengan tanah, pukul 11.35 WIB, Kamis, 3 Mei 2012. Massa merusak seluruh kantor milik pemerintah. Amuk dipicu ketidakpuasan massa terhadap pemecatan Ismail Ishak sebagai bupati berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri.
Amuk itu dipicu ketidakpuasan massa terhadap pemecatan Ismail Ishak sebagai bupati berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Ismail Ishak rupanya terpilih sebagai bupati dalam pemilihan kepala daerah. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilantik pada Jum'at Kliwon, 13 April 2012 lalu.
Ia sempat dilantik bersama Khamamik sebagai pasangan kepala daerah terpilih di Lembaga Pemasyarakatan Menggala. Namun Ismail harus dihukum 1,5 tahun karena korupsi dana Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulangbawang.
Pelantikan kepala daerah pertama untuk Mesuji itu dilakukan dengan tidak lazim, yaitu di penjara. Pasangan ini sempat terkatung-katung tidak dilantik setahun lebih sejak terpilih. Mereka ditolak oleh Dewan Perwakilan Rayat Daerah Mesuji.
MITRA TARIGAN
Berita Terkait
Kantor Bupati Mesuji Dibakar Massa
Gubernur Lampung: Polisi Kurang Tanggap di Mesuji
Tokoh Lampung Diminta Atasi Konflik
Habis Bakar Kantor Bupati, Warga Bima Blokir Jalan
Berita terkait
Polri Gunakan Pendekatan Lunak Tangani Bentrok Berdarah di Mesuji
24 Juli 2019
Pendekatan lunak dipilih Polri karena konflik di Mesuji memiliki catatan sejarah konflik yang berbeda.
Baca SelengkapnyaPersonel Polisi dan TNI Masih Berjaga di Register 45 Mesuji
23 Juli 2019
Personel gabungan dari polisi dan TNI masih berjaga di Register 45 Mesuji.
Baca SelengkapnyaPolisi Pastikan Penyelidikan Kasus Mesuji Terus Berlangsung
22 Juli 2019
Polda Lampung dan Sumatera Selatan memastikan penyelidikan kasus bentrok antarwarga di register 45 Mesuji sampai saat ini masih terus berlangsung.
Baca SelengkapnyaDirektur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru
16 September 2017
Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang
Baca SelengkapnyaPFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali
14 September 2017
Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.
Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja
8 September 2017
Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
4 September 2017
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.
Baca SelengkapnyaKasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi
29 Agustus 2017
Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.
Baca SelengkapnyaIndonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam
25 Agustus 2017
Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.
Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan
25 Agustus 2017
Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.
Baca Selengkapnya