ICW Tolak Buka Identitas Pelapor Kecurangan Ujian Nasional
Reporter
Editor
Kamis, 3 Mei 2012 15:33 WIB
Sejumlah pelajar SMP serius mengerjakan soal ujian saat mengikuti ujian nasional (UN) di SMP 1 Semen, Kediri, Jawa Timur, Senin (23/4). ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) tak akan membuka identitas pelapor kecurangan ujian nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan Kementerian belum memiliki skema perlindungan pelapor yang memadai.
“Kami akan buka pelapor asalkan program perlindungan Kementerian jelas,” kata Febri saat bertandang ke Kemendikbud, Kamis, 3 Mei 2012.
Febri mengatakan terlalu riskan bagi ICW untuk membuka identitas pelapor kepada Kementerian. Jika identitasnya dibuka dan bocor, si pelapor bisa dimusuhi orang-orang di lingkungannya sendiri. “Bayangkan kalau pelapor ketahuan mengadukan atasannya sendiri,” ujar Febri.
Sebelumnya, ICW melapor kepada Kementerian perihal adanya kebocoran kunci jawaban ujian nasional matematika tingkat sekolah menengah pertama (SMP). ICW menguji coba kunci jawaban tersebut dan menemukan bahwa bocoran itu memiliki tingkat kebenaran tinggi. “Dari 40 soal, 30 sampai 35 jawaban benar,” ujar Febri. Kunci tersebut ditemukan beredar di wilayah Jabodetabek.
Atas temuan itu, Kementerian meminta ICW membuka identitas pelapor. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan M. Nuh mengatakan Kementerian butuh informasi dari pelapor untuk mengetahui di mana persisnya kecurangan itu terjadi. Ia menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan.
Kerahasiaan identitas pelapor bagi Febri adalah suatu hal yang penting. Sebab, kata dia, pengalaman menunjukkan kerap kali pelapor kecurangan malah didiskriminasi di sekolahnya. “Tidak mendapatkan jam mengajar atau tidak dinaikkan jabatannya,” ujarnya.
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.