TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Irgan Chairul Mahfiz, berharap pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bertindak proaktif mendorong komunikasi yang lebih intensif antara perusahaan dan buruh. Pemerintah harus mampu mendorong lahirnya kesetaraan dalam hubungan buruh dan perusahaan. "Transparansi harus menjadi agenda utama yang dilaksanakan perusahaan," kata Irgan saat dihubungi pada Senin malam, 30 April 2012.
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan ini minimnya kesejahteraan masih menjadi persoalan utama buruh. Kenaikan upah minimum rata-rata yang disepakati beberapa waktu lalu dinilai belum mampu mengakomodasi kenaikan harga yang terjadi akibat inflasi.
Hari ini ribuan buruh sudah menyatakan siap turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh hari ini. Mereka akan menyuarakan aspirasi agar perusahaan mempedulikan kesejahteraan buruh. Irgan berharap demo besar-besaran besok berjalan tertib dan lancar. "Jangan sampai simpati publik pada perjuangan buruh hilang hanya karena aksi anarkistis yang tidak diinginkan."
Peringatan Hari Buruh, kata Irgan, juga harus menjadi catatan pemerintah untuk memperbaiki sistem outsourcing yang mulai marak. Sistem outsourcing harus didorong untuk segera dihapuskan. "May Day harus menjadi catatan tidak hanya bagi buruh, tapi bagi pemerintah dan perusahaan," ujar Irgan.
Perusahaan, kata Irgan, harus meningkatkan komitmen untuk lebih peduli pada kebutuhan karyawan. Tidak hanya kesejahteraan perusahaan juga harus meningkatkan perlindungan keselamatan pekerja dan buruh. "Perusahaan juga harus peduli meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dan buruh," ujar dia.
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
2 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
5 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca Selengkapnya