TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menghimbau agar tenaga kerja Indonesia yang berangkat kerja ke luar negeri memiliki dokumen resmi. "Jika berangkat tanpa dokumen legal maka tidak ada yang dapat melindungi jika terjadi kasus," kata dia dalam acara Sarasehan Nasional Serikat Pekerja Pos tentang Implementasi Gaji Pokok Ideal di Gedung Pos Ibu Kota, Senin, 30 April 2012.
Ia menjelaskan saat TKI berangkat kerja tanpa dokumen yang legal, akan membuat TKI itu dianggap tidak memiliki identitas resmi. Akibatnya, saat TKI itu bermasalah di tempat ia kerja, pemerintah juga kesulitan membantu mengatasi masalah itu.
Hal itu menurutnya disebabkan karena posisi tawar TKI tidak berdokumen lebih rendah di mata pemerintah tempat ia bekerja. Untuk mencegah hal itu, lanjutnya, pemerintah berencana untuk memperketat proses keberangkatan dan penempatan TKI di luar negeri. "Ini yang paling penting, semua TKI yang berangkat kerja ke luar negeri harus legal (berdokumen)," ujarnya.
Ia menegaskan ke depannya tidak ada lagi TKI yang tidak berdokumen dapat bekerja di luar negeri. Selain itu, ia juga berencana untuk membuat program agar TKI yang terlanjur bekerja di luar negeri tanpa dokumen lengkap dapat melengkapi dokumennya saat bekerja.
Menanggapi itu, peneliti kebijakan asal Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan pemerintah tidak dapat lepas tangan seolah tidak dapat melindungi TKI dengan alasan TKI itu tidak berdokumen. "Terlebih lagi pemerintah telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya," kata dia saat ditemui usai acara Diskusi Publik Gerakan Buruh Nasional Senin, 30 April 2012.
Ia mengatakan jika pemerintah berkeras mengatakan permasalahan perlindungan TKI terbentur dokumen legal, maka pemerintah hanya mencari alasan untuk tidak disalahkan saat TKI tidak berdokumen menemui masalah di tempat kerjanya. Wahyu beralasan TKI yang berdokumen maupun tidak berdokumen merupakan warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan saat menemui masalah ketika bekerja di luar negeri.
RAFIKA AULIA
Berita terkait
Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia
1 hari lalu
Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.
Baca SelengkapnyaJajaran PKS Temui Petinggi PKB Pakai Warna Khas Partai Masing-masing
1 hari lalu
Syaikhu dan Aboe bersama jajaran PKS tiba pada sekitar jam 19.05 WIB. Keduanya memakai pakaian bernuansa oranye dalam kunjungan kali ini.
Baca SelengkapnyaJadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro
2 hari lalu
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan soal sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau koalisi dengan Prabowo ditentukan Dewan Syuro.
Baca SelengkapnyaMuhaimin Iskandar Sambut Kedatangan Prabowo di Kantor DPP PKB
3 hari lalu
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor DPP PKB siang ini.
Baca SelengkapnyaDPP PKB Gelar Karpet Merah untuk Sambut Kedatangan Prabowo Siang Ini
3 hari lalu
Kantor DPP PKB berbenah untuk menyambut kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada siang hari ini. Karpet merah pun digelar.
Baca SelengkapnyaPertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu
3 hari lalu
Elite PKB dan elite Partai NasDem menggelar pertemuan di NasDem Tower tanpa ada perwakilan PKS
Baca SelengkapnyaNasDem-PKB Oposisi atau Gabung Prabowo, Surya Paloh: Pemerintah Perlu Dukungan
3 hari lalu
Surya Paloh mengatakan Partai NasDem dan PKB mengapresiasi kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaCak Imin Sungkan Tanya Surya Paloh soal Posisi NasDem Usai Pemilu, Oposisi atau Gabung ke Pemerintah
3 hari lalu
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaAkui Kemenangan Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Selamat Menjalankan Amanat Konstitusi
4 hari lalu
Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wapres terpilih setelah putusan MK.
Baca SelengkapnyaRespons Anies Baswedan Usai Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres di MK
5 hari lalu
Anies Baswedan meminta waktu untuk menanggapi putusan MK yang menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukannya.
Baca Selengkapnya