TEMPO Interaktif, Denpasar:Presiden Megawati Soekarnopuri menyatakan kehadiran imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia tidak saja memberatkan pemerintah Indonesia, yang saat ini sedang berusaha keras keluar dari keras dari sekian banyak masalah domestik, tapi juga menimbulkan berbagai masalah baru pada masyarakat Indonesia. Namun, kata dia, peemrintah akan tetap menangani masalah ini dengan serius. “Untuk itu Indonesia telah ikut serta menandatangani konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir serta dua protokolnnya, yakni Protokol Menentang Penyelundupan Para Migran melalui Jalur Laut, Darat dan Udara serta Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Wanita dan Anak-anak,” ujar Megawati dalam pidato sambutannya saat membuka Konferensi Regional Tingkat Menteri Mengenai Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Lintas Nasional di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/2). Dikatakannya, praktik penyelundupan manusia yang kian marak mengarah pada kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan, terhadap harkat dan martabat, yaitu memperdagangkannya. Akibatnya, ujar Presiden, hal ini menimbulkan kesulitan diantara sejumlah negara. ‘’Sekarang kita semua juga kian mengetahui betapa dibelakang semua itu ternyata memang berlangsung kejahatan yang terorganisasi, yang beroperasi secara lintas nasional,’’ kata Megawati. Dijelaskan pula, dampak dari masalah tersebut terkait dengan aspek-aspek yang luas dan menimbulkan banyak permasalahan dalam hubungan antar negara. ‘’Tumbuh sikap saling curiga yang akhirnya berbuntut ketegangan antarnegara,’’ tegasnya, sembari menambahkan bahwa ia dapat mengemukakan dengan pasti hal-hal seperti ini, karena Indonesia telah dan masih mengalaminya. Mega mengungkapkan, di Indonesia saat ini terdapat 3.500 imigran gelap dari berbagai kewarganegaraan yang ditampunng di dinas karantina keimigrasian. Sementara sampai 2001 , perwakilan UNHCR di Jakarta menerima asylum dari 2.111 orang. Namun Mega memandang masalah migran tidak bisa dilihat secara apriori. Sebab, kondisi kehidupan manusia memang masih banyak memberi peluang bagi terjadinya migrasi. Ia lalu mengutip laporan World Refugee Survey yang menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 14 juta pengungsi di tahun 2000. "Mereka adalah cermin dari hukum kemanusiaan yang mendasar, yakni bahwa siapapun akan mencari masa depan yang lebih baik bagi anak cucu mereka," tegasnya. Sementara itu, menurut Mega, apapun penyebab migrasi itu, sebuah negara tidak boleh melakukan campur tangan ke dalam negara yang dianggap sumber migrasi. Apalagi dengan mengintervensi secara fisik dan memaksakan kehendak. ‘’Seberapapun benarnya keyakinan dan keinginan kita untuk membantu memperbaiki keadaan di suatu negara, pengalaman selalu menunjukkan bahwa langkah yang berlebihan seringkali malah hanya menimbulkan masalah baru yang lebih sulit lagi,’’ ujar Megawati pula. Konferensi yang diprakarsasi bersama oleh Indonesia dan Australia itu akan berlangsung selama dua hari sampai Kamis (28/2). Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda menyebut konferensi ini diikuti oleh 370 delegasi dari 53 negara yang sebagian besar adalah negara di Asia Pasifik. Selain itu hadir pula sebagai peninjau delagasi dari negara-negara Timur Tengah, Eropa dan Amerika Utara. Selain Menlu, Menteri Kehakiman Yusril dan HAM Ihza Mahendra dan Kapolri Jendral Dai Bachtiar juga termasuk dalam delegasi Indonesia. (Rofiqi Hasan/Jalil Hakim-Tempo News Room).