TEMPO.CO, Jakarta- Kejaksaan Agung memeriksa beberapa orang saksi untuk kasus PT. Chevron Pasific Indonesia. "Untuk kasus Chevron diperiksa empat saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, Jumat, 20 April 2012.
Mereka yang diperiksa adalah Mukhlis (Penanggung Jawab Proyek Bioremediasi SLS PT.CPI), Sudjono Adimulyo (Ketua Panitia Pengadaan Proyek Bioremediasi PT.CPI), Lily Siana (Tim SMO Budgeting & Reporting PT.CPI), dan Sugeng Hartono (Account Payable PT.CPI).
Maret lalu, Kejaksaan Agung menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi bioremediasi atau revitalisasi bekas lokasi tambang minyak milik PT. Chevron PasificIndonesia. Kejaksaan mengatakan dalam melakukan penambangan, PT. Chevron sudah membayar izin kepada BP Migas. Termasuk, membayar biaya bioremediasi terhadap bekas tambang PT. Chevron.
Dalam mengerjakan bioremediasi tersebut, BP Migas bermitra dengan PT. Green Planet Indonesiadan PT. Sumigita Jaya. Tetapi Adi menyatakan pekerjaan bioremediasi tersebut fiktif.
Kedua perusahaan tersebut tidak memiliki klasifikasi teknis dan sertifikasi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Namun, biaya bioremediasi tetap diajukan ke BP Migas.
Modus tersebut terjadi antara tahun 2003 hingga sekarang. Akibatnya negara merugi senilai 23,361 juta dollar Amerika Serikat.
MARIA YUNIAR
Berita terkait
Jaksa Agung Sebut Tak Segan Menindak Jaksa Baru yang Menyimpang
13 Agustus 2021
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan sudah banyak jaksa senior yang dihukum karena melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaBeredar Chat 'Papa Minta Uang' Diduga Kepala Kejaksaaan Halsel
15 Juni 2017
Pesan WhatsApp 'Papa Minta Uang' diduga dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Halsel), Cristian Ratu Anik ramai beredar di publik.
Baca SelengkapnyaHadiri Diklat Jaksa, Ketua KPK: Jangan Jadi Ndoro, Jadilah Abdi
16 Maret 2017
Jumlah jaksa di Indonesia dibanding penanganan perkara belum ideal.
Baca SelengkapnyaPelantikan Kepala Kejaksaan di Rumah Dinas Wali Kota Dikecam
2 Maret 2017
Menurut aktivis antikorupsi, pelantikan kepala kejaksaan di rumah dinas wali kota bisa mengarah pada perdagangan pengaruh.
Baca SelengkapnyaKejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp4,1 T dalam 9 Bulan
20 Oktober 2016
Kinerja ini naik dari sebelumnya Rp643 miliar.
Baca SelengkapnyaMekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi
15 Agustus 2016
Kejaksaan adalah instansi yang paling banyak mengeluarkan persetujuan justice collaborator bagi narapidana.
Baca SelengkapnyaDua Tahun Memimpin, Jaksa Agung Prasetyo Dinilai Melempem
24 Juli 2016
Kejaksaan sangat lambat menangani kasus BLBI.
Kejaksaan Agung Larang Edarkan Proposal Hut Adhyaksa
28 Juni 2016
Juru bicara Kejaksaan Agung melarang jaksa meminta sumbangan dari sipil untuk merayakan Hari Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaJaksa Muda di Kejari Ketapang Edarkan Proposal HUT Adhyaksa
28 Juni 2016
Panitia di Kejaksaan Negeri Ketapang mengedarkan propsal permohonan bantuan perayaan Hari Bakti Adhyaksa ke-56.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2017, Kejaksaan Minta Anggaran Rp 4,6 Triliun
13 Juni 2016
Kejaksaan membutuhkan anggaran Rp 4,6 triliun masuk Rancangan APBN 2017 untuk delapan program yang akan dijalankan.
Baca Selengkapnya