TEMPO.CO, Bandar Lampung - Meski kondisinya mulai melemah, tujuh petani asal Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, masih bertahan melakukan aksi mogok makan. Mereka sudah mogok makan selama sepuluh hari. “Saya akan tetap mogok makan hingga Badan Pertanahan Nasional Lampung mengukur ulang dan mengembalikan lahan itu,” kata Abdul Azis, 72 tahun, warga Desa Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, yang menjadi peserta mogok makan, Rabu, 18 April 2012.
Abdul Azis, kakek renta itu, mengaku kondisinya masih bisa bertahan hingga lima hari ke depan untuk tidak makan dan minum. Kakek sepuluh cucu itu hanya terbaring lemah sambil memegang tasbih. Mulutnya selalu komat-kamit menyebut nama Tuhan.
Abdul Azis yang mendiami desa itu sejak tahun 1950-an bersama orang tuanya mendapat jatah tanah garapan seluas 2 hektare dari Presiden Soekarno, yang membeli lahan untuk 200-an kepala keluarga asal Pulau Jawa dari Kepala Negeri Padang Ratu. “Kebijakan itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno agar Lampung maju dan ramai,” ujarnya.
Tahun 1972, datang seorang pengusaha asal Jepang yang mengajak warga untuk bekerja sama mengelola lahan. Warga mendapat uang sewa Rp 25 hingga Rp 200 per tahun. “Perjanjian itu berakhir pada tahun 1984 lalu. Tapi kemudian diperpanjang oleh PT Sahang, yang masa izinnya habis pada tahun 2008,” ucap Abdul Azis.
Pada tahun 2008, PT Sahang secara sepihak menjual lahan itu kepada PT Lambang Sawit Perkasa, anak usaha Sinar Mas Grup. BPN Lampung juga memasukkan lahan seluas 283, 43 hektare ke areal hak guna usaha (HGU) milik PT Lambang Sawit Perkasa yang baru. “Itu aneh karena ada manipulasi peta dan nasib sertifikat kami menjadi tidak jelas,” tutur Abdul Azis.
Abdul Azis merupakan rekan Misbah, 62 tahun, yang telah mengakhiri hidup dengan gantung diri karena depresi akibat perjuangan panjang merebut tanah milik mereka. Sementara puluhan petani lain masih bertahan di depan kantor BPN Lampung sejak tiga puluh hari lalu. Hampir setiap hari mereka menggelar orasi di depan pintu gerbang kantor BPN.
Meski begitu, seluruh pejabat di BPN Lampung seolah tak risih dengan pemandangan lima tenda besar tempat bernaung para petani. Para petani memasak, makan, dan tidur di depan kantor BPN dan DPRD Kota Bandar Lampung. “Kayaknya para pejabat itu sudah bebal. Tidak ada yang berupaya menemui kami. Berdialog atau sekadar mengajak bicara. Air dan listrik di kantor itu juga diputus agar kami tidak bisa menikmati,” kata Kanan, warga lainnya.
Tempo sudah berusaha mengkonfirmasi pejabat di BPN Lampung, namun tidak mendapat tanggapan. Mereka enggan memberikan keterangan terkait sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit tersebut. “Maaf, semua pejabat yang berwenang di kantor ini sedang ada kegiatan. Silakan lain waktu saja,” kata seorang petugas sekuriti saat Tempo berusaha meminta konfirmasi.
NUROCHMAN ARRAZIE
Berita terkait
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca SelengkapnyaKonflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
7 Oktober 2023
Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.
Baca SelengkapnyaBentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
5 September 2023
olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan
Baca SelengkapnyaSengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar
29 Agustus 2023
Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi
31 Juli 2023
Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.
Baca SelengkapnyaKronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan
27 Juni 2023
Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.
Baca SelengkapnyaWarga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah
27 Juni 2023
Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.
Baca Selengkapnya