TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif membantah dugaan terjadinya proyek politik dalam pergantian Dirut TVRI. Menurut Syamsul, pergantian tersebut dilakukan karena ada persoalan manajemen dan mengandung potensi kerugian terhadap stasiun televisi di bawah Kementerian BUMN ini. Pernyataan tersebut disampaikan Syamsul menjawab sejumlah pertanyaan anggota Komisi I DPR seputar pergantian Dirut TVRI yang mendadak pekan lalu. Dalam rapat tersebut Syamsul dihujani pertanyaan seputar pergantian Dirut TVRI oleh lebih dari tiga orang penanya, antara lain anggota Komisi I Djoko Susilo dan Suparlan.Menurut Syamsul, dirinya tidak mengetahui nama yang bakal menggantikan posisi Dirut TVRI lama. Namun dia mengaku mengikuti proses pergantian tersebut karena antara dirinya dengan Laksamana Sukardi sebagai Meneg BUMN terus melakukan koordinasi. Mengenai kesalahan yang dilakukan Dirut TVRI lama, menurut Syamsul, karena telah dilakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga yang membuat alokasi waktu prime time menjadi tergunakan. Sedangkan kontrak kerja itu sendiri dilakukan di luar kesepakatan Komisaris dan Direksi TVRI.Apalagi dampak dari kontrak kerja itu ternyata menimbulkan kerugian pada TVRI setelah diaudit. "Sebenarnya sempat ditegur sebelum kontrak perjanjian dilakukan dan memang dibatalkan akhirnya, tapi prosesnya tetap berjalan," ujar Syamsul. Apalagi, kata Syamsul, pemerintah merasa akan kesulitan jika membutuhkan alokasi waktu di TVRI untuk kepentingan yang sangat mendesak. Untuk itu Syamsul menganggap pentingnya koordinasi atas perencanaan yang hendak dilakukan. "Tidak hanya untuk TVRI, tapi untuk yang lainnya seperti lembaga Informasi Nasional (LIN), RII," katanya. Ecep S Yasa - Tempo News Room