TEMPO.CO, Yogyakarta -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widyoko, menilai kenaikan gaji dan tunjangan atau remunerasi para hakim dinilai wajar diberikan. Namun kebijakan itu harus dibarengi dengan aturan bagi hakim untuk meningkatkan kedisiplinan kerja hakim.
“Tak masalah gaji itu dinaikkan, misalnya sedikit di atas pegawai negeri sipil, khususnya bagi hakim di daerah yang selama ini banyak pindah kerja,” kata Danang di Yogyakarta, Jumat 13 April 2012. Namun Danang mendesak turunnya kebijakan itu harus dibarengi dengan perubahan internal berupa peningkatan disiplin para hakim dalam kinerjanya.
Diungkapkan Danang, selama ini pihaknya sering kali mendapati persoalan dalam kinerja hakim, terlebih ke sisi teknis, selain kondisi moral yang menyangkut persoalan etika mereka selama menangani sebuah kasus. “Misalnya dari hal kecil, sering kali hakim itu tak segera membuat atau menulis laporan putusannya, meski vonis telah dibacakan,” kata dia.
Menurut Danang, karena lambannya hakim yang sering kali telat dalam menulis putusan yang ada itu, kinerja penegak hukum lain menjadi terhambat. “Kan sering itu kejaksaan mau eksekusi, tapi putusannya belum diketik sama hakimnya, jadi terhambat hanya karena soal sepele,” kata dia.
Tak hanya soal-soal sepele, kasus cukup besar seperti kasus korupsi juga sering tak segera dieksekusi karena hakim lamban menulis putusannya. “Dulu janjinya di tiap daerah akan ada website sehingga tiap putusan bisa segera diunggah dan dibaca masyarakat. Tapi, selama ini, itu enggak terjadi, baru MA yang vonis turun putusan jadi sore dan bisa dilihat di web,” kata dia.
Danang menambahkan, kenaikan gaji hakim sama sekali tak akan berpengaruh pada independensi dan moral seorang hakim dalam menangani sebuah perkara. “Enggaklah kalau gajinya naik lantas bebas suap dan korupsi, tapi pengaruhnya ke kinerja,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Berita terkait
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
27 hari lalu
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Baca SelengkapnyaPPPK Bisa Naik Gaji, Apa Saja Syaratnya?
28 Juli 2023
Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memenuhi syarat bisa naik gaji. Apa saja syaratnya?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras
16 Maret 2023
Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan
15 Maret 2023
Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP
12 Februari 2023
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDigugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik
11 Februari 2023
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaDigugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP
11 Februari 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
Baca SelengkapnyaRencana Gaji DPRD DKI Naik, Pengamat: Jangan Terlalu Nafsu Saat Ekonomi Anjlok
30 November 2020
Rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.
Baca SelengkapnyaICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi
21 Mei 2020
Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.
Baca SelengkapnyaDinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar
30 Desember 2019
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
Baca Selengkapnya