TEMPO.CO , Jakarta:Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan bahwa didepaknya Partai Keadilan Sejahtera dari Sekretariat Gabungan tinggal menunggu eksekusi Presiden SBY.
“Sudah tinggal tunggu eksekusi. Tidak perlu pakai ngomong-ngomgon dulu,” kata Mubarok saat dihubungi pada Sabtu 7 April 2012 malam. Kendati demikian, Mubarok belum memastikan keputusan SBY terkait posisi PKS di Setgab maupun kabinet. “Beliau kan politiknya santun. Kita tunggu saja,” katanya.
Mubarok mengatakan pekan depan internal Partai Demokrat akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas masalah koalisi dengan PKS. Rencananya pertemuan akan dihadiri oleh SBY. Tapi ia tak bisa memastikan kedatangan Presiden. “Jarang Beliau datang,” katanya.
Permasalahan posisi PKS berawal dari penolakan partai itu terhadap usulan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam sidang paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012. PKS sebagai partai koalisi dinilai tidak setia pada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Sejumlah kader Demokrat pada 1 April langsung mengadakan pertemuan dengan SBY untuk mengevaluasi koalisi. Selasa pekan ini SBY juga memanggil Sekretariat Gabungan, kecuali PKS, ke Cikeas untuk membahas nasib partai tersebut.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
