Dari kiri; Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurahman usai pelantikan pengurus baru dan penutupan Munas PKS di Jakarta, Minggu (20/6)[ANTARA/Rosa Panggabean]
TEMPO.CO, Jakarta -– Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq menyatakan PKS akan tetap pada nilai dan prinsip partai pada saat berada di dalam atau di luar koalisi pemerintah. Pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah di kediaman Presiden SBY resmi mendepak PKS, Selasa malam, 3 April 2012.
"Kami tetap pada prinsip partai, bila kebijakan pemerintah baik kami akan dukung, kalau kebijakan pemerintah tidak baik kami tidak ragu untuk menentang,” kata Mahfud Siddiq. (Baca: Setgab Depak PKS Dari Koalisi)
Ia menyatakan, PKS tidak akan mengambil posisi serupa dengan sejumlah partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Posisi PKS, menurut Mahfud merupakan kesetiaan terhadap semangat partai. PKS akan membela kebijakan pemerintah bila sesuai dan tidak akan ragu melawan serta mengkritik bila kebijakan Pemerintah tidak sesuai semangat partai.
Mahfudz mengatakan semangat partai menjadi alasan PKS menolak kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak dalam Sidang Paripurna. Dalam sidang tersebut, PKS mengambil sikap yang sama dengan sejumlah partai oposisi dengan menolak ditetapkannya Pasal 7 ayat 6a dalam Undang-undang APBN-P 2012. "Kami siap atas semua risiko keputusan partai," katanya.
Mahfudz juga menyatakan, siap dengan segala keputusan yang dikeluarkan Sekretariat Gabungan terkait nasib PKS dalam koalisi. Isu keluarnya PKS dari koalisi, menurut dia, tidak berasal dari dalam diri PKS, tetapi dari sejumlah kader Demokrat yang memang tidak suka dengan PKS.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.