TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperbesar peluang perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mencetak sarjana bergelar master (strata-2) dan doktor (strata-3). "Universitas, insititut, politeknik, sekolah tinggi, akademi juga bisa menyelenggarakan kelas doktor," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa 27 Maret 2012.

Menurut Nuh, selama ini hanya ada dua jenis perguruan tinggi yang diperbolehkan membuka kelas program S-2 dan S-3, yaitu universitas dan institut. Namun, dalam draf baru Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT), pemerintah mengusulkan empat institusi pendidikan itu bisa menyelenggarakan kelas program master dan doktor.

Yang membedakan, kata dia, hanya jenis atau kelompok ilmunya. Seperti diketahui universitas diperuntukkan segala macam ilmu, institut lebih khusus, dan sekolah tinggi hanya satu jenis cabang ilmu. "Tapi nanti semua bisa menyelenggarakan S-3, jadi lebih terbuka," kata dia.

Lulusan politeknik pun nantinya tak hanya menyandang gelar diploma-4 (D4), tapi juga bisa master dan doktor. "Lulusan politeknik master bisa, doktor juga bisa. Karena kita buka itu tadi," ujarnya.

Selain memperluas kelas program S2 dan S3, lanjut Nuh, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendidikan dosen-dosennya. Para dosen ini nantinya juga bisa memperoleh gelar guru besar mereka dari perguruan tinggi tersebut.

"Dosen kalau sekarang yang bisa guru besar hanya dari institut sama universitas, sekolah tinggi atau politeknik tidak bisa jadi guru besar. Dengan undang-undang baru, siapa pun yang jadi dosen di perguruan tinggi punya hak punya kesempatan jadi guru besar," kata dia.

Sejalan dengan memperbanyak kelas S2 dan S3 itu pemerintah juga memperbanyak kelas diploma-1 dan diploma-2. Nuh menyebutnya program akademi komunitas atau community college. Program ini disiapkan seiring dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan program pendidikan menengah universal atau program pendidikan 12 tahun.

"Begitu kita luncurkan 2013 nanti, berarti kita harus menyiapkan jenjang di atasnya. Tidak semua anak-anak kita masuk di perguruan tinggi empat tahun dan seterusnya, tapi juga harus kita buka kelas kalau mereka ingin mengambil D1 dan D2," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

MUNAWWAROH