TEMPO.CO , Jakarta:Partai Demokrat mengancam akan mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi jika tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Bahkan, menurut Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati, jika berkukuh, bakal ada sanksi. "Presiden harus segera mengevaluasi PKS sebagai anggota koalisi. Jika sikapnya masih menolak, kami sampaikan ke Presiden dan bakal ada sanksi," ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta Ahad 25 Maret 2012 kemarin.
Menurut Andi, setiap anggota koalisi idealnya memiliki pendapat yang sama dengan pemerintah. Meski begitu, dia belum memastikan jenis sanksi yang bakal diberikan terhadap partai berjargon bersih, peduli, dan profesional itu. "Sanksi itu tergantung sikap akhir PKS," kata Andi.
PKS resmi mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis lalu. Isinya penolakan rencana kenaikan harga BBM pada 1 April mendatang. Surat kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu disertai pula alternatif yang bisa diambil pemerintah untuk menghemat subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM. Penolakan PKS juga terlihat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan.
Andi mengatakan sikap kritis PKS seharusnya diarahkan untuk perbaikan dan masukan atas kebijakan pemerintah, bukan malah menghalangi, apalagi menolak kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah. Karena itu, dia berharap, menjelang penentuan RAPBN Perubahan melalui sidang paripurna pada 29 Maret mendatang, PKS mengubah sikap.
Sikap lebih keras diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana. Menurut dia, jika nantinya Demokrat memutus koalisi dengan PKS, bisa jadi tiga menteri dari PKS akan dicopot. "Dalam koalisi harus ada reward and punishment," katanya kemarin. Sutan menyatakan, bukan hanya kali ini PKS mendapatkan hukuman dari koalisi. Sebelumnya, dia melanjutkan, koalisi pernah mencopot satu menteri dari PKS.
Kubu PKS menolak berkomentar banyak tentang ancaman Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menilai sikap partai lebih bijak ketimbang hanya mengurusi masalah koalisi. "Kami lebih memilih berpikir mencari solusi soal BBM," ujarnya kemarin. "Soal koalisi, menteri, lihat nanti saja. Kami berkonsentrasi di RAPBN-P dulu."
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti menilai permasalahan antara Demokrat dan PKS bukanlah hal baru. "Jika Demokrat tegas, seharusnya langsung dikeluarkan saja, tidak perlu mengancam," ujarnya. "Bisa dibilang Demokrat gertak sambal, PKS juga tidak jantan."
IRA GUSLINA SUFA | INDRA WIJAYA | SUKMA
Berita Terpopuler
Kei dan Hercules Tunggu 'Order' Amankan Pilgub DKI
Hercules: Kami Bukan Gangster tapi Gesper
Preman Dimata Hercules
Keraton Yogya Siap Berpisah Dengan Indonesia
Irene Tupessy di Mata Hercules
Di Balik Kemeja Seragam Kotak-kotak Jokowi-Ahok
Madrid Hajar Sociedad, Ronaldo Ukir Rekor
Dianggap Jiplak iPhone, Ini Jawaban Samsung
Ibu Ani Yudhoyono Dimanjakan Boyband Korea
Titanoboa Si Ular Raksasa
Berita terkait
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
54 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaElite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?
31 Mei 2023
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaPSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
24 Februari 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaMeski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan
11 Januari 2023
Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca Selengkapnya