TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kami sudah kirim ke Presiden suratnya (surat penolakan)," ujar Anis di gedung DPR, Rabu, 21 Maret 2012.
Menurut Anis, surat penolakan itu sudah dikirim tiga hari yang lalu. Selain penolakan, surat juga berisi beberapa alternatif dari PKS untuk mengurangi beban subsidi tanpa harus menaikkan harga BBM.
Reformasi pengelolaan sektor fiskal, kata Anis, bisa dilakukan dengan optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, juga dengan memperbaiki pengelolaan sumber daya mineral agar bisa menjadi cadangan energi. "Paket kebijakan energi harus diperbaiki dan yang dilakukan pemerintah selama tujuh tahun tidak dilakukan pemerintah SBY," ujar Anis.
Menurut Anis, partainya tidak akan memaksa pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Yang terpenting partai telah menyampaikan masukan dan saran terhadap rencana pemerintah yang akan dilaksanakan pada 1 April mendatang. "Yang penting kami mengajukan, mau diterima atau ditolak terserah." Menurut PKS, untuk saat ini belum ada alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Anis mengatakan sikap menolak partai ini tidak akan mempengaruhi hubungan PKS dalam Setgab. Sebagai partai pendukung pemerintah, PKS akan mengawal kebijakan pemerintah hingga 2014 mendatang. Hanya saja dalam pertemuan pimpinan partai pendukung pemerintah di Cikeas pekan lalu, Presiden mempersilakan anggota Setgab menyampaikan sikap. "Kan, diminta dan kami memberikan opsi perbaikan manajemen fiskal."
PKS mengusulkan tiga solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah diminta mempercepat program konversi BBM ke gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM. Pengaturan harga BBM harus diikuti pengelolaan energi listrik dan pengaturan tarif listrik. TDL harus diikuti pengaturan penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Untuk mengatasi beban anggaran, PKS menyarankan pemerintah mengambil dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2011. Menurut PKS, sekitar 13 persen dari APBN 2011 atau sekitar Rp 95 triliun yang bisa digunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke gas.
IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
46 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca SelengkapnyaDemo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM
6 Desember 2022
Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM
Baca SelengkapnyaDaftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi
2 Desember 2022
Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.
Baca SelengkapnyaMulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta
1 Desember 2022
Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.
Baca SelengkapnyaSurvei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen
29 November 2022
Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.
Baca Selengkapnya