Taufiq Kiemas: Penurunan Foto SBY Tak Pantas

Reporter

Editor

Kamis, 15 Maret 2012 15:50 WIB

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Jawa Barat melakukan aksi menurunkan foto Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (14/3). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta- Aksi penurunan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung Nusantara III MPR/DPR oleh sejumlah mahasiswa dikecam Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas. Taufiq menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan, apalagi terhadap simbol-simbol negara.

Taufiq menyatakan pelaku perusakan terhadap foto tersebut harus diproses hukum. Dia meminta pelaku perusakan itu diperiksa apakah tindakan itu sengaja atau tidak. ”Apalagi dilakukan di kantor lembaga negara,” kata Taufiq di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 15 Maret 2012. "Penurunan foto Presiden itu tidak pantas."

Sebelumnya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jawa Barat memecahkan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung MPR/DPR, Senayan, Rabu, 14 Maret 2012. Tindakan itu karena mereka kecewa terhadap pemerintahan Presiden SBY.

Foto Presiden SBY yang dipecahkan berada di gedung Nusantara III. Foto berukuran 1,5 x 2 meter ini terletak di salah satu pilar di depan ruang Humas Sekretariat Jenderal DPR. Enam mahasiswa terlihat mengangkat foto ini sebelum akhirnya menjatuhkan foto ke lantai. Kaca yang melapisi foto langsung hancur berantakan. Mahasiswa yang menjatuhkan foto ini langsung dibekuk petugas keamanan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, juga tidak setuju dengan aksi tersebut. Sebelum insiden itu terjadi, mahasiswa ini menemui Pramono untuk berbicara mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut dia, mahasiswa harus memberi penghormatan kepada Presiden. ”Saya sangat tidak setuju dengan cara-cara seperti itu,” kata dia.

I WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terkait
Mahasiswa Pecahkan Foto SBY di DPR
Enam Mahasiswa Perusak Foto SBY Jadi Tersangka

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

7 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya