TEMPO.CO, Jakarta- Aksi penurunan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung Nusantara III MPR/DPR oleh sejumlah mahasiswa dikecam Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas. Taufiq menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan, apalagi terhadap simbol-simbol negara.
Taufiq menyatakan pelaku perusakan terhadap foto tersebut harus diproses hukum. Dia meminta pelaku perusakan itu diperiksa apakah tindakan itu sengaja atau tidak. ”Apalagi dilakukan di kantor lembaga negara,” kata Taufiq di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis 15 Maret 2012. "Penurunan foto Presiden itu tidak pantas."
Sebelumnya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jawa Barat memecahkan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung MPR/DPR, Senayan, Rabu, 14 Maret 2012. Tindakan itu karena mereka kecewa terhadap pemerintahan Presiden SBY.
Foto Presiden SBY yang dipecahkan berada di gedung Nusantara III. Foto berukuran 1,5 x 2 meter ini terletak di salah satu pilar di depan ruang Humas Sekretariat Jenderal DPR. Enam mahasiswa terlihat mengangkat foto ini sebelum akhirnya menjatuhkan foto ke lantai. Kaca yang melapisi foto langsung hancur berantakan. Mahasiswa yang menjatuhkan foto ini langsung dibekuk petugas keamanan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, juga tidak setuju dengan aksi tersebut. Sebelum insiden itu terjadi, mahasiswa ini menemui Pramono untuk berbicara mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut dia, mahasiswa harus memberi penghormatan kepada Presiden. ”Saya sangat tidak setuju dengan cara-cara seperti itu,” kata dia.
I WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terkait
Mahasiswa Pecahkan Foto SBY di DPR
Enam Mahasiswa Perusak Foto SBY Jadi Tersangka
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
5 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
6 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
7 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
22 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya