Umat muslim melempar jumroh Aqobah di jamarat, Mina, Mekkah, Arab Saudi, (6/11). Selain itu mereka akan melempar jumroh Ula dan Wustho. AP/Hassan Ammar
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar bersepakat dengan usulan moratorium pelaksanaan ibadah haji. “Moratorium perlu dipertimbangkan,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat membuka seminar tentang penyelenggaraan haji di gedung MPR/DPR, Senin, 5 Maret 2012. Selain moratorium, Partai Golkar juga mengusulkan agar dibuka kompetisi antara pemerintah dan swasta ihwal penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Aburizal, saat ini jumlah antrean daftar tunggu haji sangat besar. Namun antusiasme masyarakat Indonesia untuk beribadah haji harus terbentur pada regulasi dan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dia mengusulkan agar pendaftaran calon jemaah haji baru ditunda selama tiga tahun. Setelah ditunda selama tiga tahun, barulah pendaftaran dibuka kembali.
“Dahulukan mereka yang sudah berumur 60 tahun,” kata Ical. "Calon jemaah yang sudah berumur tak akan mungkin bisa menunggu selama belasan tahun sampai akhirnya mendapat giliran berangkat ke Tanah Suci."
Sembari pelaksanaan moratorium, pemerintah bisa membenahi penyelenggaran ibadah haji. Tujuannya agar penyelenggaraan ibadah haji semakin profesional. Selain itu, Ical juga mengusulkan adanya pemisahan antara regulator dan penyelenggara ibadah haji. Pemisahan ini dia yakini akan bisa menjamin pengawasan, transparansi, dan perbaikan kualitas penyelenggaraan haji.
Selain itu Aburizal juga mengusulkan agar peran swasta ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Peran swasta akan membuat adanya kompetisi untuk peningkatan profesionalisme pelayanan haji. Dia percaya kompetisi akan membuat pelayanan kepada calon jemaah haji semakin baik. Dia mencontohkan adanya kompetisi dalam sektor komunikasi dan listrik. Dia yakin biaya pelaksanaan ibadah bisa ditekan jika kompetisi dibuka dengan pihak swasta. “Tidak usah banyak-banyak,” kata dia.
Dia menegaskan upaya evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.
