TEMPO.CO, Jakarta- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menilai langkah Walikota Solo Joko Widodo dalam mengkampanyekan Esemka mulai berlebihan. "Sudah mulai lebay, Jadi terkesan ada unsur politik," kata Jimly ketika dihubungi Tempo, Kamis, 1 Maret 2012.
Unsur politik ini menurut Jimly, erat hubungannya dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur DKI. "Idealisme awalnya hilang, akibatnya citranya merosot, padahal awalnya bagus," katanya.
Lebay ini dicontohkan Jimly pada saat Jokowi memutuskan membawa sendiri Esemka dari Solo ke Jakarta. Dalam perjalanannya Esemka sempat singgah di beberapa kota. Bahkan sebelum meluncur mobil ini sempat dikirab. "Publik juga pasti berpikir sama dengan saya."
Bahkan Jimly berencana akan menasihati Jokowi perihal hal ini. "Kalau ketemu nanti saya mau ngomong langsung," ujarnya. "Cara mainnya tidak canggih, cenderung terlihat murahan."
Esemka adalah merek mobil buatan siswa SMK 2 Surakarta. Kendaraan ini sempat mencuri perhatian setelah Wali Kota Solo Joko Widodo menggunakannya sebagai kendaraan dinas. Tak tanggung-tanggung banyak pejabat pemerintah sudah melakukan pemesanan terhadap mobil ini. Apresiasi dari berbagai kalangan hadir lantaran mobil ini 80 persen komponennya diproduksi di dalam negeri.
Hari ini 1 Maret 2012, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, menyatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan Sertifikat Uji Tipe untuk Kiat Esemka. Pasalnya, emisi kendaraan andalan Wali Kota Surakarta tersebut di atas ambang batas yang ditentukan.
Menanggapi hal tersebut, Jimly meminta pihak Esemka tidak berkecil hati dan terus berusaha memperbaiki apa yang kurang. "Terus usaha mencoba."
ANANDA PUTRI
Berita terkait
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
3 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
4 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
7 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
8 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
8 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
8 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
9 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
11 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
13 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
19 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca Selengkapnya