TEMPO Interaktif, Jakarta: Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Koran Tempo. "Saya menyesalkan dan mengecam keras vonis hakim yang tidak mencerminkan nurani keadilan dalam penegakan hukum," kata Nurcholish dalam siaran pers yang dikirimkan ke Tempo News Room, Selasa (20/1) petang. Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish mengaku tidak habis pikir terhadap logika penegakan hukum dalam peradilan pers yang digelar antara Tempo melawan Tomy Winata. Putusan hakim itu, menurutnya mencerminkan lemahnya komitmen lembaga-lembaga negara yang bertugas membina badan peradilan dalam menghormati dan menegakkan hukum.Seharusnya, kata Ketua Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia (PMKI) ini, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif dalam prose penegakkan hukum. Vonis dalam kasus ini, lanjutnya, menunjukkan tipisnya harapan pada komitmen pemerintah dalam mengadili kasus pers dengan menggunakan delik pers yang diatur undang-undang. Ia mencontohkan seperti penggunaan hak jawab.Suasana yang tidak sehat dalam proses penegakan hukum ini, kata Nurcholish, bisa membawa konsekuensi yang lebih besar bagi bangsa Indonesia. "Pranata hukum yang ada dapat dijarah oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan uang dan kekuasaan," katanya. Jika hal seperti ini terjadi, sambung Cak Nur, maka tamatlah harapan untuk melihat hukum sebagai panglima.Dalam kasus ini, hakim yang diketuai oleh Zoeber Djayadi mengabulkan permohonan gugatan Tomy terhadap tergugat I Bambang Harymurti, tergugat II Dedi Kurniawan, dan tergugat III PT Tempo Inti Media Harian. Tommy mengajukan gugatan berkaitan dengan berita di Koran Tempo edisi 6 Februari 2003 dengan judul "Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy Winata Buka Usaha Judi." Hakim menolak menggunakan UU Pers No. 40 tahun 1999 untuk perkara ini.Hakim menjatuhkan vonis agar para tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyampaikan permohonan maaf selama tiga hari berturut-turut melalui delapan koran, enam majalah, dan 12 televisi, termasuk televisi internasional. Selain itu, tergugat harus membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi immateril sebesar US$ 1 juta. Selain itu, diminta untuk membayar uang ganti paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10 juta per hari.Edy Can - Tempo News Room