TEMPO.CO, Kediri - Beberapa tokoh nasional berkumpul di Kediri, Jawa Timur, Rabu, 22 Februari 2012 di sela-sela acara Halaqoh Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan. Mereka berkumpul untuk merumuskan kriteria pemimpin nasional 2014 dan melancarkan kritik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Salah satu tokoh yang hadir, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terang-terangan mengkritik pemerintahan saat ini. "Kepemimpinan saat ini tidak bisa mewujudkan keadilan," kata Jusuf Kalla dalam paparannya di Hotel Bukit Daun Kediri, Rabu, 22 Februari 2012.
Keberhasilan pembangunan yang diwujudkan dalam peningkatan kemakmuran, kata JK, tidak akan berarti tanpa keadilan. Itulah kegagalan pemerintah yang harus diselesaikan oleh pemimpin yang akan datang.
Kegagalan lain pemerintah adalah menumbuhkan semangat nasional. JK melihat saat ini tak ada semangat untuk bangkit di semua lini kehidupan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan impor kebutuhan pokok seperti beras. "Saat saya memimpin, tak ada impor beras," kata mantan Wakil Presiden RI itu.
Dia menilai kegagalan bidang pertanian ini karena pejabat di Dinas Pertanian lebih bekerja secara administratif. JK mengaku pernah marah dan akan menjual kantor Dirjen Pertanian karena masih impor beras. Dan setelah diancam, produksi padi langsung meningkat. Namun, saat ini semangat itu kembali kendur.
Tokoh perempuan Khofifah Indar Parawansa memiliki penilaian senada. Menurut dia, pemerintahan SBY justru membawa kemunduran pada perbaikan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan, dengan nilai APBN yang besar saat ini, tak ada satupun proyek besar yang diresmikan presiden yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. "Paling-paling meresmikan mukernas atau kongres partai," sindir Khofifah.
Khofifah juga membandingkan SBY dengan Gus Dur dan Megawati yang mampu berbuat banyak dengan APBN terbatas. Nilai APBN saat ini sebesar Rp 1.425 triliun, jauh di atas APBN era Gus Dur yang hanya Rp 375 triliun dan Megawati sebesar Rp 485 triliun.
HARI TRI WASONO
Berita terkait
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?
2 September 2021
Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?
Baca SelengkapnyaWagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar
30 November 2019
Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaIngin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini
11 Oktober 2017
Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.
Baca SelengkapnyaDin Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah
23 Agustus 2017
Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.
Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi
24 Mei 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.
Baca Selengkapnya2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen
22 Maret 2017
Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.
Baca SelengkapnyaAgus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk
2 Februari 2017
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara
24 Januari 2017
Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.
Baca SelengkapnyaRayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi
22 Oktober 2016
Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.
Baca SelengkapnyaWiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?
13 September 2016
Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya