TEMPO.CO, Semarang - Universitas Diponegoro Semarang akan menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali, Sabtu, 11 Februari 2012. Namun pemberian gelar itu menuai protes dari LBH Semarang.
Kepala Program LBH Semarang Erwin Dwi Kristanto beralasan Ali As’ad diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama keterlibatannya dalam kasus meninggalnya aktivis HAM Munir.
“Dia tak pantas untuk mendapatkan gelar honoris causa,” kata Erwin, Jumat, 10 Februari 2012. Menurut dia, As’ad Said Ali justru makin dikenal masyarakat tatkala kasus pembunuhan Munir terungkap pada 2004.
Erwin mengungkapkan, saat persidangan kasus pembunuhan Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari kesaksian Indra Setiawan selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia, terungkap fakta. Yaitu adanya surat tugas yang ditandatangani oleh As’ad Said Ali dari Badan Intelijen Negara, yang menugaskan Pollycarpus sebagai eksekutor pembunuh Munir dalam penerbangan Garuda.
"Semakin jelas bahwa Garuda Indonesia dan BIN adalah penanggung jawab atas meninggalnya Munir,” katanya.
As’ad yang kini juga menjabat Wakil Ketua PB Nahdlatul Ulama pernah tampil menjadi pembicara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 11 Januari 2012.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
1 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaAktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
14 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
19 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
46 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
51 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
52 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
57 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
59 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca Selengkapnya