Anggota Badan Anggaran Jangan Manja

Reporter

Editor

Kamis, 2 Februari 2012 11:35 WIB

Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompul meminta kepada anggota Badan Anggaran untuk tidak manja. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, Badan Anggaran atau Banggar semestinya bekerja untuk rakyat dengan fasilitas yang ada. "Jangan dengan ruang mewah seperti itu," kata Ruhut di gedung MPR/DPR, Kamis, 2 Februari 2012.

Kata Ruhut, dengan fasilitas yang ada, seharusnya Banggar tetap optimal bekerja. Ruhut juga mencontohkan kondisi ruang rapat Komisi III yang disebutnya retak-retak, tapi pengguna ruangan tidak pernah minta renovasi. “Karena kami bekerja untuk rakyat, jadi tolonglah Banggar juga demikian," kata Ruhut.

Ruhut juga mengkritik soal kursi ruang Banggar yang mencapai Rp 24 juta per unit. Kursi mahal seperti itu tidak jadi jaminan bahwa kinerja Banggar akan meningkat. Malah, Ruhut menganjurkan kursi untuk kerja tidak perlu yang terlalu empuk. “Kalau terlalu empuk nanti malah ngantuk. Sebaiknya yang biasa saja agar betul-betul bekerja untuk rakyat," kata politikus Partai Demokrat itu.

Ruang Banggar yang direnovasi dengan biaya senilai Rp 20 miliar itu memang mengundang kritik dari publik karena memilih menggunakan sejumlah fasilitas yang terlalu mewah, seperti kursi impor dan lampu impor yang nilainya ratusan juta rupiah. Derasnya kritikan publik tersebut akhirnya membuat Sekretariat Jenderal DPR mengganti sejumlah perabotan di ruangan itu. Kursi asal luar negeri akan diganti dengan produk dalam negeri.

Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, pergantian itu ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Pimpinan DPR pun mendorong agar pergantian itu dilakukan secepatnya. Menurut Pramono, penggantian itu bukan berarti ada penambahan anggaran. "Tapi dikurangi anggaran sebelumnya dan harganya bisa dipotong karena kontraktornya sama," kata Pramono.

Pengurangan nilai renovasi sebesar Rp 5 miliar juga disebut Pramono cukup signifikan. Kata dia, tidak tertutup kemungkinan perabotan lainnya juga bakal diganti. "Kalau ada yang bisa diganti, ya akan diganti," ucapnya.

DIMAS SIREGAR



Berita terkait

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.

Baca Selengkapnya

DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.

Baca Selengkapnya

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.

Baca Selengkapnya

2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.

Baca Selengkapnya

Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.

Baca Selengkapnya

3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Baca Selengkapnya