Pengakuan Kapolri Tak Tuntaskan Masalah  

Reporter

Editor

Kamis, 2 Februari 2012 11:17 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pengakuan Kepala Polisi Republik Indonesia Timur Pandopo mengenai penganiayaan yang dilakukan polisi terhadap kakak beradik Faisal dan Budri belum menjawab inti persoalan masalah. "Masalahnya, apa benar kedua anak tersebut mati bunuh diri," ujar komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simandjuntak, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Januari 2012.

Komnas HAM masih menduga kedua kakak beradik tersebut mati digantung, bukan karena bunuh diri. "Kalau memang ada kekerasan, mestinya daya tubuhnya lemah, sehingga susah untuk merencanakan aksi bunuh diri."

Kapolri sebelumnya mengakui anak buahnya menganiaya tahanan Budri dan Faisal. "Telah terjadi dugaan penganiayaan terhadap kedua korban oleh oknum," kata Timur dalam laporannya kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 1 Februari 2012.

Atas dugaan penganiayaan itu, menurut Timur, kepolisian telah memproses secara hukum sedikitnya sembilan anggota Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat. Mereka adalah Ajun Komisaris Syamsul Bahri, Inspektur Satu Al-Indra, Ajun Inspektur Dua Irzal, Briptu Andria Novariano, Brigadir Erman Yusra, Bripka Al-Ansyari, Brigadir Johanes, Bripka Jonitar Darma, dan Briptu Arianto Kasim. "Mereka sedang menunggu proses pidana," kata Timur.

Komnas HAM sampai saat ini masih mendalami penyelidikan tentang dugaan digantung kakak beradik tersebut tersebut. "Kami sedang meminta beberapa keterangan terkait dengan dugaan tersebut," ujar Johny. Adapun hal-hal yang diminta oleh Komnas HAM antara lain kain yang digunakan bunuh diri, catatan kriminal Faisal dan Budri, serta penjelasan Kepala Polda tentang sistem penerapan peradilan anak di wilayah kerjanya. "Kami akan lihat apa benar kain itu kuat menahan tubuh."

Bila data yang dibutuhkan Komnas HAM sudah diterima lengkap, barulah Komnas HAM siap berdebat dengan pihak kepolisian mengenai perbedaan pendapat ihwal kematian Faisal-Budri. "Senin lalu kami kirim secara tertulis permintaan tersebut ke Polda," ujar Johny

ANANDA PUTRI


Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya