TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Kehakiman Muladi menolak Badan Intelejen Nasional (BIN) mendapat kewenangan menangkap dan menahan seseorang. Menurutnya penegakan hukum mestinya tetap diserahkan pada polisi, sementara BIN cukup berperan sebagai koordinator para intelejen. Muladi menyampaikan pendapatnya usai jumpa pers rencana pertemuan para pemimpin agama dunia Maret mendatang di The Habibie Center, Selasa (25/2) siang. Seperti diusulkan ketua BIN Hendropriyono beberapa waktu lalu, badan ini meminta diberi hak penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai sebagai teroris. Maaf saja ya, kita ini kan punya pengalaman traumatis di masa lalu dengan apa yang disebut intelejen, katanya. Dia mencontohkan di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat, dimana lembaga intelejen memiliki kewenangan melakukan penahanan pun banyak mendapat kecaman. Bagi Muladi masalah utama yang perlu diperhatikan adalah belum adanya undang-undang yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi abuse of war dari pihak intelejen seperti masa lalu. Undang-undang ini akan mendasari hak dan kewajiban lembaga intelejen. Undang-undang itu nantinya juga mengatur kewenangan, kewajiban, dan patisipasi masyarakat, katanya. (Nunuy Nurhayati-Tempo News Room)