TEMPO Interaktif, Bandung: Senin (5/1), sebanyak 600 praja tingkat satu (muda praja) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri asal Sumedang, Jawa Barat, akan diserahterimakan ke Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Dalam acara yang akan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno itu, pihak STPDN akan diwakili Pelaksana Harian Ketua STPDN, I Nyoman Sumaryadi, sementara IIP akan diwakili Rektor-nya, Prof Dr Ngadisah MA. "Sebenarnya, jumlah muda praja yang akan belajar di IIP ada 1.209 orang, tapi dalam dua hari ini, kita baru bisa mengirim 600 orang. Sisanya, akan kita selesaikan dalam dalam pekan ini," ujar Nyoman, kepada Tempo News Room, Minggu (4/1) sore.Setelah semua muda praja belajar di Jakarta, maka asrama yang kosong akan diisi oleh mahasiswa tingkat empat (wasana praja) yang selama ini tinggal di luar kampus. Jumlah mereka, menurut Nyoman, ada 890 orang. Mereka akan mulai menempati asrama pada hari pertama masuk kuliah, yakni 2 Februari 2004. Saat ini, setelah libur panjang sejak Lebaran, Natal dan Tahun Baru, "Wasana praja masih menjalani penelitian dan magang di daerah masing-masing selama 26 hari," katanya.Berhubung jumlah praja yang dikirim ke Jakarta lebih banyak dibanding jumlah praja yang kembali masuk, maka asrama di dalam STPDN memang agak longgar. Untuk itulah, sejumlah perubahan bisa dilakukan. Misalnya, berkait dengan tata letak ruangan. Jika sebelumnya asrama mirip barak militer yang satu ruangan diisi 50-60 orang, sekarang sudah dilakukan penyekatan dengan triplek tebal. Setiap satu ruangan maksimal diisi 10 orang. Cuma, dalam praktik, isinya kurang dari itu, yakni 6-9 praja saja. Kini, satu asrama cukup diisi 40-50 orang.Selain itu, jika sebelumnya ada tempat tidur bertingkat, sekarang tak ada lagi model seperti itu. Jadi, satu praja mendapat satu tempat tidur. Dengan berbagai perubahan itu, Nyoman berharap, mahasiswanya memiliki privasi, dan mereka bisa lebih kondusif belajar.Nyoman menyatakan, kebijakan wasana praja tinggal di luar asrama sudah berjalan selama tiga periode, yakni sejak 2000-2003. Hal itu ditempuh sebagai ujicoba agar mereka bisa bergaul dengan masyarakat luar, sebelum terjun ke dunia nyata selepas mereka lulus. Cuma, kebijakan itu ternyata memunculkan sejumlah rumor dan keluhan dari warga sekitar, seperti ada praja yang kumpul kebo, dan semacamnya. Padahal, setelah dicek, menurut Nyoman, mereka hanya belajar bersama. "Meski tidak semua tudingan itu benar, akhirnya pemerintah memutuskan agar semua praja diasramakan lagi," kata Nyoman. Dwi Wiyana - Tempo News Room