TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilu (KPU) telah mengatur jajak pendapat selama masa kampanye. Berdasarkan Pasal 14 (5) Surat Keputusan Komisi KPU tentang Aturan Kampanye, jajak pendapat atau survey oleh media masa maupun lembaga masyarakat pada masa kampanye boleh dilakukan selama disertai kekurangan dan kelebihan metodologi yang digunakan. "Kalau dilarang akan menghambat kebebasan akademik, sedangkan bila diperbolehkan dapat mempengaruhi persepsi dan opini publik. Maka, (kami) ambil jalan tengah," kata Hamid Awaluddin, anggota KPU di kantornya, Jakarta, Jumat (2/1).Hamid menjelaskan, medotologi yang harus diterangkan kepada publik misalnya, kapan data dikumpulkan, apakah pengumpulan pendapat dilakukan lewat telepon atau pesan singkat melalui telepon seluler (sms). "Bukan hanya sampling error-nya (tingkat kesalahan) yang diketengahkan," ujarnya. Adapun tentang pemberitaan terhadap kampanye, termasuk berita soal jajak pendapat, sepenuhnya diserahkan KPU kepada kebijakan redaksional media massa masing-masing. "Ini ikhtiar kami untuk melindungi kebebasan pers," katanya. Namun untuk media elektronik, kata Hamid, ketentuan KPU ini hanya berlaku saat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum membuat aturan mainnya. "Karena yang mengatur (hal ini) lebih tinggi yaitu UU Penyiaran," ucapnya.Muhamad Fasabeni - Tempo News Room