TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan kesiagaan di tahun 2012 ini. Tahun ini suhu politik diprediksi akan terus memanas menjelang Pemilihan Umum 2014.
“Peningkatan suhu politik harus bisa diantisipasi dengan baik oleh TNI demi menjaga keutuhan bangsa. Peran TNI adalah untuk menjaga stabilitas nasional," kata Purnomo dalam Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2012.
Dalam kesempatan itu Purnomo meminta TNI untuk juga meningkatkan kinerja karena tahun 2012 adalah tahun yang berat. "Jadi 2012 ini adalah tahun kerja keras terkait dengan rencana pencapaian minimum essential forces," ujar Purnomo.
Mengomentari soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI, Purnomo melihatnya sebagai hal yang wajar. Perekonomian Indonesia terus tumbuh dan tidak pernah mengalami defisit APBN, sehingga sudah sewajarnya membelanjakan triliunan rupiah untuk alutsista. "Wajar bagi negara yang perekonomiannya baik untuk menganggarkan dana pertahanan," katanya.
Kementerian Pertahanan sendiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 150 triliun dari APBN 2012. Dari jumlah itu sebesar Rp 55 triliun diproyeksikan sebagai anggaran pengadaan alutsista TNI. Sisanya sebesar Rp 95 triliun akan digunakan untuk operasional TNI lainnya.
Menanggapi pengadaan alutsista tersebut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyatakan akan mengawasi penggunaan dana APBN oleh TNI. Dalam arahannya di Rapim TNI Hadi menegaskan bahwa BPK akan menguji laporan keuangan dari Kemhan dan TNI terkait dengan penggunaan APBN tersebut. "Karena BPK menjadi pemeriksa tertinggi dalam pemeriksaan keuangan Indonesia," kata Hadi.
Lebih lanjut Hadi menegaskan dalam mengawasi keuangan negara, BPK akan bekerja sesuai dengan fakta temuan yang ada dalam tiap laporan keuangan yang dibuat lembaga pengguna dana APBN. Hadi meyakinkan BPK selalu bekerja sesuai dengan undang-undang. "Jadi jika ada kebingungan terkait dengan penggunaan anggaran keuangan negara, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan BPK," ujar Hadi menyarankan.
DIMAS SIREGAR
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya