TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akhirnya tergelitik untuk mengomentari negara autopilot. “Tidak ada satu negara pun yang tidak ada pemimpinnya,” kata Hatta Rajasa di Kantornya, Selasa, 17 Januari 2012. Ia menegaskan, semua pemimpin negara pasti bekerja demi kepentingan rakyatnya.
Istilah negara autopilot rame jadi orbolan belakangan ini. Istilah itu dimunculkan oleh beberapa orang untuk merepresentasikan kondisi Indonesia yang dianggap berjalan sendiri tanpa kontribusi dari pemerintah. Pemerintah dianggap gagal untuk mensejahterakan rakyat dalam berbagai bidang.
Beberapa waktu lalu, Yudi Latief dari Reform Institute menuding pemerintah Indonesia lebih sensitif dengan citra diri ketimbang dengan keselamatan negara. Pemerintaah saat ini dianggapnya sebagai rezim yang miskin prestasi. Tak hanya itu, seolah-olah pemerintah tidur dan kehidupan berjalan seperti biasa.
Pernyataan tersebut dilontarkan sehubungan dengan lambannya akselerasi kinerja pemerintahan. Padahal, menurut Yudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering menggelar rapat kabinet. Namun implementasi dari pertemuan-pertemua itu tak terlihat. Karena itu, dia mempertanyakan apakah presiden yang tidak bisa memimpin atau pembantunya yang tidak mau mendengar.
Menurut Hatta, tuduhan semacam itu tak berdasar. “Dengan membuat tudingan semacam itu, sama saja kita mengatakan lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden tidak bekerja,” ungkapnya. Bagi Hatta, itu mustahil. Ia menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan. “Memangnya autopilot itu bisa terbang sendiri? Pasti ada pilotnya juga kan?” kata Hatta.
Hatta menganggap wacana yang digulirkan tadi hanya membuat masyarakat bingung. “Saya sangat tidak setuju dengan opini tersebut,” ungkapnya. “Pesawat terbang saja perlu pilot, apalagi negara?” kata Hatta Rajasa.
