Polri-Komnas HAM Belum Otopsi Tubuh Syarifuddin

Reporter

Editor

Minggu, 15 Januari 2012 13:44 WIB

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim bersama Wakil ketua Komnas HAM Nurholis (kanan) dan anggota Komnas HAM Rida Saleh (kiri), saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/12). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta Tim penyidik Kepolisian RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia belum melakukan otopsi terhadap tubuh Syarifuddin, korban tewas di Bima versi Komnas HAM. Sebelumnya, tim Polri dan Komnas HAM telah sepakat mengotopsi tubuh Syarifuddin agar penyebab kematiannya jelas.

"Belum. Nanti Komnas akan ke lapangan lagi dan konfirmasi data kami dengan Polri. Kita akan dalami bersama," ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi kemarin.

Versi Komnas HAM, Syarifuddin adalah korban tewas ketiga dalam aksi bentrok di Bima selain Syaiful dan Arief Rachman. Namun, Polri kukuh bahwa Syarifuddin meninggal karena sakit perut dan ia tidak ikut aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima pada 24 Desember 2011.





Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution sebelumnya mengatakan, proses penyidikan bentrok Bima masih berjalan. Tim masih menyelidiki siapa pelaku penembakan tersebut. "Masih dalam proses," ujar Saud. Pihak Komnas HAM sendiri berharap bisa mengakses hasil investigasi Polri dari proses penyelidikan di Bima, sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik.

Terkait pelaku penembakan dua korban tewas, Syaiful dan Arief Rachman, Komnas HAM mengaku masih menunggu hasil uji balistik yang dilakukan penyidik Polri. "Kita belum bisa tentukan siapa yang menembak apakah brimob, petugas, atau ada org lain di luar itu yg melakukan penembakan," jelas Ifdal.

ANANDA W. TERESIA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya