TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, diminta segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Medaeng Surabaya. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan vonis terhadap Wahyudi ternyata palsu. "Pak Wahyudi sudah 10 bulan di penjara. Kasihan dia dipenjara karena putusan yang palsu," kata penasihat hukum Wahyudi, Iin Dwi Mulia, Selasa, 27 Desember 2011.
Selasa siang tadi Iin menggelar jumpa pers membeberkan putusan MA tersebut. Menurut Iin, setelah diselidiki, MA hingga saat ini belum mampu menunjukkan bukti asli salinan putusan yang menguatkan vonis terhadap Wahyudi Purnomo dengan hukuman dua tahun penjara.
Iin mengungkapkan putusan MA itu pertama kali ditemukan keluarga Wahyudi yang mencoba mencari putusan MA di website http://putusanmahkamahagung.go.id. Namun upaya itu ternyata gagal dan tak menemukan putusan yang dimaksud.
Sebelumnya Wahyudi divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 6 Agustus 2007. Wahyudi terbukti merugikan keuangan negara Rp 7,1 miliar. Dia divonis bersalah bersama mantan Sekretaris KPUD Haribowo Soekotjo karena telah menjual sisa kertas suara pemilu.
Vonis tersebut dianulir Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Majelis hakim tingkat banding beralasan Wahyudi secara administratif tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan Sekretaris KPUD Haribowo Soekotjo. Atas keputusan Pengadilan Tinggi itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan kasasi ke MA.
Saat proses kasasi belum diketahui putusannya oleh pihak Wahyudi, Kejaksaan Negeri Surabaya mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan bernomor print-01/05.10.4/Fu.1/02/2011. Dalam surat tersebut, Kejaksaan mengutip Putusan MA bernomor 186 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang menyatakan Wahyudi Purnomo telah melanggar Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Berdasarkan putusan tersebut, sejak Februari 2011 Wahyudi dijebloskan ke dalam Rutan Medaeng. "Keluarga sudah berusaha meminta salinan asli putusan tapi tidak diberi, akhirnya keluarga mencari di website dan menemukan adanya kejanggalan," ujar Iin.
Kejanggalannya, antara lain, tidak pernah ada Putusan MA bernomor 186 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 29 Juli 2010. Yang ada adalah Putusan MA bernomor 186 K/Pid.Sus/2009 (beda tahun) tertanggal 29 Juli 2010.
Ternyata putusan MA bernomor 186 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 29 Juli 2009 adalah atas nama terdakwa lain dari PN Indramayu, Jawa Barat.
Tim penasihat hukum Wahyudi menanyakannya ke MA. Pada 5 Desember 2011 diperoleh kepastian bahwa perkara atas nama Wahyudi Purnomo tidak terdaftar di register Kepaniteraan MA.
Tim penasihat hukum Wahyudi juga melakukan legal audit di MA, 8 Desember 2011. Hasilnya, berkas perkara 186 K/Pid.Sus/2009 telah raib dan tidak ditemukan lagi di MA.
Pada 12 Desember 2011 tim penasihat hukum Wahyudi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencari salinan putusan MA tersebut. Panitera pengadilan mengatakan putusan MA tersebut belum turun ke PN Surabaya. Namun, pada 14 Desember 2011, PN Surabaya memberikan kutipan salinan putusan MA bernomor 186 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 29 Juli 2009 yang, lagi-lagi setelah dicocokkan di website MA tetap tidak ditemukan.
Pada 16 Desember 2011 lalu,tim penasihat hukum Wahyudi melakukan legal audit di PN Surabaya. Hasilnya, tim menduga ada upaya memalsukan stempel dan paraf pada setiap lembar salinan putusan. "Kami menduga salinan putusan yang ada di PN Surabaya adalah palsu," ujar Iin.
Berdasarkan temuan tersebut tim penasihat hukum Wahyudi menilai Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan bernomor print-01/05.10.4/Fu.1/02/2011 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 1 Februari 2011 cacat hukum. "Pak Wahyudi berhak dikeluarkan dari Rutan Medaeng," kata Iin.
Hingga berita ini ditulis belum diperoleh konfirmasi dari pihak PN Surabaya ataupun Kejaksaan Negeri Surabaya.
FATKHURROHMAN TAUFIQ
