TEMPO Interaktif, Jayapura - Majelis Rakyat Papua (MRP) membentuk tim khusus untuk ikut menangani konflik bersenjata di Paniai. Tim tersebut akan bekerja memfasilitasi pemerintah, tokoh adat, dan aparat keamanan untuk menemukan jalan keluar atas gejolak bersenjata yang terjadi sejak akhir November 2011. “Tim akan ke sana. Sebenarnya berangkat hari ini, tapi ditunda karena penerbangan full,” kata pengurus MRP, Timotius Murib, kepada Tempo, Kamis, 15 Desember 2011.
Menurut Timotius, pengurus MRP lainnya, Debora Mote, sudah lebih dahulu berada di Paniai. Adapun tugas tim khusus yang terdiri dari sejumlah anggota MRP mengambil langkah-langkah strategis bagi perdamaian di Paniai.
Dengan pola pendekatan seperti itu, kata Timotius, diharapkan OPM yang ada di hutan bisa memahami bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan. “Kami juga berharap konflik bisa segera berakhir, apalagi ini menjelang hari raya bagi umat Nasrani,” ujarnya.
Dari hasil kajian dan diskusi dengan beberapa pihak di Paniai, MRP selanjutnya akan menyampaikannya kepada pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami ingin ada solusi cerdas yang dapat bermanfaat bagi kedua pihak yang bersengketa. Ini langkah pertama, berikutnya kita berharap tidak ada lagi gerakan bersenjata yang dapat mengacaukan situasi di Paniai,” ucap Timotius.
Timotius menegaskan bahwa MRP mendukung penuh langkah kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk mengamankan wilayah. Namun pendekatan yang dilakukan seharusnya tidak sampai menimbulkan korban jiwa karena bisa memicu konflik yang lebih luas.
Ketegangan di Paniai masih berlangsung hingga hari ini. OPM bertahan di markas baru mereka di sekitar Gunung Wege. Sementara markas lama OPM di wilayah Eduda telah dikuasai penuh aparat keamanan Indonesia. “Hari ini dan kemarin, ada baku tembak lagi. Kita sudah jatuh korban sangat banyak, intinya bila ABRI (TNI) jual, kita akan beli,” kata juru bicara Organisasi Papua Merdeka Divisi II Makodam Pemka IV Paniai, Leo Yeimo.
Leo mengatakan, setelah didata, jumlah rumah di wilayah Ekadide yang dibakar aparat Indonesia sebanyak 70 buah. “Ada rumah staf, panglima OPM, komandan, rumah tentara, dan kantor OPM. Semuanya sudah hangus,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Paniai, Ajun Komisaris Besar Polisi Janus Siregar, mengatakan anggota Brigade Mobil terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata. “Masih dalam pengejaran,” ucapnya.
JERRY OMONA
Berita terkait
Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua
30 September 2022
MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.
Baca SelengkapnyaWamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua
30 September 2022
Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemekaran Papua, Apa Persyaratan Pemekaran Daerah Berdasarkan UU 23/2014
27 April 2022
Pemekaran Papua masih menjadi polemik. Prosedur pemekaran daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaMRP Minta Pemerintah Revisi UU Otsus Papua Menyeluruh atau Satu Pasal Ini Saja
11 Juni 2021
Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib meminta pemerintah pusat merevisi Undang-undang Otsus Papua secara menyeluruh
Baca SelengkapnyaMasyarakat Papua Kembali Menagih Janji Presiden Jokowi
22 November 2015
Jokowi dapat menunjuk tokoh setingkat menteri untuk fokus selesaikan masalah Papua.
Baca SelengkapnyaTiga Korban Nabire Dibawa ke Jakarta
16 Juli 2013
Ada tiga orang yang menjalani pemeriksaan khusus dokter.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Makar Papua Disidang
30 Januari 2012
Kelima terdakwa dituding ikut memfasilitasi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III.
Baca SelengkapnyaRatusan Warga Papua Tolak Pemilihan Anggota MRP
2 Maret 2011
Selpius juga mengecam anggota majelis saat ini yang sebelumnya menolak otonomi khusus. Namun belakangan malah menerima dan menandatangani rekomendasi pemilihan anggota Majelis.
Baca SelengkapnyaMasa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang
4 Februari 2011
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga satu bulan mendatang.
Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua
27 Januari 2011
Pemerintah dan TNI, misalnya, bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan itu melalui pendekatan adat. Penyelesaian secara hukum, menurut dia, menunjukkan pemerintah dan TNI tidak menempatkan MRP secara baik sebagai bagian dari solusi.
Baca Selengkapnya