KPK Bidik Hakim Pengadilan Pajak  

Reporter

Editor

Rabu, 14 Desember 2011 04:44 WIB

Ilustrasi. TEMPO/ Ali Said

TEMPO Interaktif, Jakarta:- Komisi Pemberantasan Korupsi membidik kemungkinan keterlibatan hakim Pengadilan Pajak dalam kasus suap PT DAM. "Sedang kami telusuri ke arah sana," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya, Selasa 13 Desember 2011.


Senin malam lalu, penyidik KPK menangkap tangan pegawai Pengadilan Pajak berinisial RDO dan pegawai PT DAM berinisial AG di sebuah rumah makan Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat. Mereka diduga tengah melakukan transaksi suap-menyuap.

Dari tangan keduanya, KPK menyita duit Rp 15 juta dan satu unit mobil Toyota Avanza. Jumlah uang suap lebih besar dari itu karena transaksinya dilakukan secara bertahap. Keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.

Penyidik KPK saat ini juga memeriksa seorang panitera di pengadilan tersebut. "Dia diperiksa sebagai saksi," ujar dia.

Johan mengatakan pengusutan keterlibatan hakim itu didasari informasi yang diterima KPK bahwa kasus itu berkaitan dengan kasus sengketa pajak PT DAM melawan Direktorat Jenderal Pajak. "Kami telusuri apakah dia (AG) kurir atau bukan," ujar Johan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku kaget sekaligus mengapresiasi aksi KPK. "Apalagi kalau tertangkap tangan. Selama satu setengah tahun ini kami terus meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak," ujarnya di Istana Negara kemarin.

Agus meminta KPK mengusut wajib pajak yang menjadi penyuap. Menteri Agus menyatakan memberikan keleluasaan kepada penyidik KPK memeriksa rekan kerja RDO. "Periksa siapa rekan kerjanya yang terlibat untuk betul-betul memberi efek jera," ujarnya.

Ia juga mengaku telah memerintahkan Sekretariat Jenderal mengamankan ruangan kerja RDO. Semua barang dan dokumen di ruangan kerja RDO tak boleh bergeser sedikit pun.

l TRI SUHARMAN | MUNAWWAROH | AKBAR TRI KURNIAWAN

Berita terkait

7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?

Baca Selengkapnya

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.

Baca Selengkapnya

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.

Baca Selengkapnya

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.

Baca Selengkapnya

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.

Baca Selengkapnya

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

Baca Selengkapnya