TEMPO Interaktif, Depok - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md bersama Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, menandatangani "Deklarasi Nasional Menuju Indonesia Bangkit, Birokrasi Bersih dan Melayani" di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam deklarasi disebutkan tujuh sapta utama birokrasi bersih dan melayani.
Menurut Mahfud, yang harus dilakukan saat ini bukan lagi teori, tetapi tindakan nyata. "Kuncinya adalah bertindak," katanya, Kamis, 8 Desember 2011.
Tujuh sapta itu adalah terapkan prinsip integritas dan akuntabilitas, tolak bentuk salahgunakan wewenang pemerintahan, transformasi administrasi negara, berikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai perwujudan birokrasi, memperkuat sinergi pusat dan daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta jaga profesionalitas birokrasi.
Sedangkan Jokowi, panggilan akrab Joko, mengatakan yang paling penting untuk memberantas korupsi adalah memperbaiki sistem pemerintahan serta komitmen dari pemimpinnya. "Keinginan pemimpin yang perlu," katanya.
Deklarasi untuk menggerakan massa demi terwujudnya reformasi administrasi birokrasi ini dihadiri juga oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewi Aryani, Presiden Direktur Mustika Ratu Putri K Wardani serta Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia, Teten Mazduki.
Acara tersebut juga dimeriahkan oleh penyanyi asal Papua Edo Kondologit. Acara ditutup dengan peluncuran situs internet www.birokrasibersih.com, serta penobatan Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia, yakni Dewi Aryani. Di akhir acara, semua peserta menandatangani deklarasi memberantas korupsi menjelang Hari Anti Korupsi yang akan digelar besok, Jum'at, 9 Desember 2011.
ILHAM
