TEMPO Interaktif, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritisi anak buahnya yang dinilainya sering tak cepat tanggap dan responsif terhadap setiap berita yang terjadi di seluruh Tanah Air.

"Saya mau beri koreksi. Sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik" kata SBY saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di kantornya, Jumat, 2 Desember 2011. "Saya beri contoh. Ketika ada peristiwa ambruknya jembatan di Sungai Mahakam, saya terima berita itu dari sms yang masuk dan berita di media massa, bukan dari sistem. Padahal, itu sudah berjalan satu jam."

Setelah menerima kabar tersebut, kata SBY, ia segera berkomunikasi langsung dengan beberapa pihak yang sedang berada di sana, termasuk Kapolda Kalimatan Timur, meskipun tak berada di lapangan.

Saat itu juga, SBY memanggil Menko Kesra Agung Laksono dan pejabat terkait yang bertanggung jawab mengelola masalah tersebut. "Seperti ini harus cepat sampai ke sepengetahuan saya. Saya koreksi, lalu Menko Kesra dan Menteri PU langsung mau berangkat ke Mahakam," ujarnya.

SBY juga memberikan contoh lain mengenai lambatnya informasi yang sampai kepadanya, yaitu mengenai perkembangan Papua. Menurutnya, saat mengadakan jamuan makan malam dengan Presiden Republik Federasi Jerman Christian Wulff Kamis, 1 Desember 2011 malam, ia sempat melihat running text di sebuah saluram televisi berita Asia. Dalam teks yang bisa dilihat seluruh dunia itu tertulis berita mengenai penembakan di Papua.

"Mengabarkan tentara kita melakukan penembakan ke pengibar bendera yang tidak semestinya. Saya telepon Menteri Sekretaris Negara," ujarnya. "Terhadap hal sensitif itu harus cepat, beri tahu saya. Bila tidak akurat berikan koreksi. Jangan sampai berjam-jam masyarakat global mengetahui hal keliru,"

"Sering kali saya tahu lebih dahulu daripada jajaran kabinet. Hidupkan sistem, pelaporan cepat. Jika Saudara sudah menangani, beritahu saya sehingga saya yakin sistem sudah bekerja dan tindakan sudah dilakukan," tambah dia.

SBY pun menegaskan bahwa hal-hal seperti ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan daya tanggap pemerintah untuk membantu publik menangani masalah. "Dan juga pemberitahuan kepada pers sehingga tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur," ujarnya.

MUNAWWAROH