TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi menduga aset negara senilai triliunan diubah kepemilikannya oleh sejumlah mantan pejabat di beberapa daerah. Lembaga Antikorupsi itu berjanji akan menertibkan masalah ini. "Tim kami sedang bekerja," kata Wakil Ketua KPK, M. Jasin di kantornya, 3 November 2011.
Jasin mengatakan aset negara itu salah satunya berupa rumah dinas. Mereka mengubah statusnya menjadi milik pribadi. Namun ia tak menyebutkan wilayah maupun pejabat yang ia maksud. "Pokoknya banyak (rumah dinas itu)."
Ia tak membantah bila pengalihan aset banyak terjadi di Kepolisian dan TNI. Ia mengaku telah mendorong agar institusi kepolisian bisa mengatasi masalah ini. "Kami juga akan meminta informasi ke TNI."
Jasin mengatakan KPK telah berhasil mengembalikan status rumah dinas di sejumlah daerah ke negara. Di antaranya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.
Ia menyebutkan seorang menteri pada kabinet Presiden Megawati Sukarnoputri pernah mengambil alih rumah dinas. "Tapi itu dulu," kata dia.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS
18 Februari 2024
KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.
Baca SelengkapnyaPolda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat
24 Januari 2017
Polda Sulawesi Barat mengendus dugaan korupsi tender antara KPU dan pemenang lelang pengadaan logistik Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi
23 Juni 2016
Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Kabupaten Karawang pada Desember 2015.
Baca SelengkapnyaDugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan
26 April 2016
Polisi menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaPolres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada
19 April 2016
KPU Kabupaten Mojokerto diminta bersikap kooperatif demi efektivitas proses penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir
14 Maret 2016
Menurut penyidik di Kejaksaan Negeri Surabaya, ada lima perusahaan rekanan KPU Jawa Timur yang diduga menerima fee karena meminjamkan rekening.
Baca SelengkapnyaDisurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu
5 Juni 2015
Polisi meminta Bawaslu pusat untuk segera mencari pengganti mereka sebagai komisioner Bawaslu demi kelancaran penyidikan.
Baca SelengkapnyaSekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya
13 April 2015
Ahmad Syafei diduga melakukan penyelewengan dana hibah pilkada 2013.
Baca SelengkapnyaTiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara
9 April 2015
Ketiga terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan penjara.
Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan
24 Maret 2015
Mereka dituding melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya