TEMPO Interaktif, Jakarta:Kuasa hukum Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, melaporkan Ketua MPR, Amien Rais, ke Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Jumat (27/12). Laporan yang disampaikan oleh Didi Irawadi Syamsudin, Poltak Hutadjulu, Nurhasyim Ilyas, dan Yosef Badeoda itu diterima polisi dengan surat No. Pol: 3896/K/XII/2002/Satga OPS “A”, dan ditandatangani Ajun Komisaris Polisi Zulfan. Kepada para wartawan, usai melaporkan, Didi menjelaskan, laporan kepada polisi itu dilakukan setelah somasi yang dilayangkan Amir Syamsudin selaku ketua kuasa hukum Laksamana tidak mendapatkan klarifikasi dari Amien, setelah 3 x 24 jam diberikan. Apalagi, pada Kamis (26/12) kemarin, Amien dalam konferensi pers menuntut agar Laks meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Alasannya, Laks dinilai telah melakukan puncak kejahatan terhadap bangsa dengan menjual aset negara secara besar-besaran berupa privatisasi. Amien juga menolak somasi yang dilayangkan Laks. Seperti diketahui, Laks melakukan somasi terhadap Amien karena yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan di Majalah Forum Keadilan No 33, edisi 1 Desember lalu. Dalam wawancara itu, Amien menyebut di Kabinet Gotong Royong ada agen asing yang selalu berpikir berapa aset lagi yang akan dijualnya. Selain itu, pernyataan Amien yang dilontarkan dalam konferensi pers kemarin dengan menyebut Laksamana telah melakukan puncak kejahatan terhadap bangsa (ultimate crime agains the nation). “Amien Rais harus menjelaskan secara hukum dengan argumentasi hukum, apa yang dimaksud dengan agen asing. Apa maksudnya? Agen asing itu berarti telah menuduh klien kami bekerja dengan negara lain. Negara mana yang dimaksud?” kata Didi. Selain itu, Amien juga harus menjelaskan pengertian dengan tudingan bahwa Laks telah melakukan puncak kejahatan terhadap bangsa dengan penjualan aset yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Negara BUMN. Selanjutnya, Didi berpendapat, tuntutan Amien agar Laks minta maaf kepada bangsa Indonesia tidak relevan dan terlalu dini dilontarkan. Pasalnya, proses hukum baru berjalan. Soal benar atau tidaknya tindakan Laks, hukumlah yang lebih berhak menentukan. “Biarlah hukum sendiri yang kelak menentukan. Siapa yang harus minta maaf,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Makbul Padmanagara, menanggapi laporan itu menyatakan Laks melaporkan Amien bukan dalam kapasitasnya sebagai menteri, tapi sebagai pribadi. "Tentu akan kita proses kalau ada tindak pidananya, dan memenuhi unsur pidana, serta didukung alat-alat bukti itu," kata dia, usai salat Jumat, di masjid kompleks Polda Metro Jaya. Saat ditanya, apakah polisi berani memeriksa Amien, Makbul tegas menjawab, "Kenapa tidak?" Persoalannya, lanjut dia, posisi Amien sebagai anggota DPR dan Ketua MPR, mengharuskan polisi meminta persetujuan Presiden terlebih dulu sebelum memeriksa Amien. Menurut dia, jika memang ditemukan unsur pidana dan alat bukti yang mendukung, maka polisi mau tidak mau harus melakukan pemeriksaan. Jika tidak, masyarakat sebagai kontrol sosial akan melakukan praperadilan terhadap polisi yang tidak segera melakukan penyidikan atas kasus itu. "Jadi, bukan soal takut tidak takut," kata Makbul. (Istiqomatul Hayati-Tempo News Room)