TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Presiden Abdurrahman Wahid memprediksi, jika DPR terlambat menyelesaikan UU Pemilu, maka akan terjadi pengalihan kekuasaan oleh TNI. “Kalau DPR lelet, TNI dibantu yang lain akan mengadakan pengalihan kekuasaan,” ujar dia, dalam diskusi internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di hotel Bintang, Kamis (26/12). Jika itu terjadi, lanjut Gus Dur, maka akan ada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Setelah itu, barulah proses Pemilu dilakukan. Ia menambahkan, apa yang dikatakannya ini merupakan peringatan keras bagi dewan untuk segera menyelesaikan UU Pemilu. Sebab, Pemilu tetap harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Artinya, Pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada tahun 2004. Selain itu, Gus Dur juga menyatakan, dirinya siap mencalonkan diri untuk menjadi Presiden pada pemilu mendatang. “Tahun 2004, kalau saya diperintahkan oleh para kiai untuk maju, ya, akan maju,” kata Ketua Dewan Syuro PKB ini, usai diskusi. Berkait dengan itu, pada kampanye 2004 mendatang, PKB akan memusatkan pada tiga hal. Masing-masing adalah penciptaan sistem politik baru, kerangka perdagangan bebas, dan pola efisiensi yang rasional. Selain itu, partainya juga akan memusatkan diri pada penciptaan sistem ekonomi kerakyatan melalui UKM, penegakkan hukum, sistem pendidikan nasional,dan aspek moralitas. Pada bagian lain, ketika ditanya mengenai prestasi apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Megawati dalam aspek penegakkan hukum dan demokrasi, Gus Dur secara singkat menyatakan dengan tegas “Tidak ada!” (Faisal-Tempo News Room)