TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad membantah jika pencopotannya dari kabinet dipicu oleh permasalahan sengketa pengadaan tanah untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya persoalan tanah ini sudah selesai dan tanah yang harus disediakan untuk pengembangan kampus sudah ada beserta seluruh dokumen yang diperlukan.
"Itu kasus anak perusahaan saya yang lama sekali dan sudah terselesaikan sebenarnya," katanya di rumah dinas Kompleks Widya Chandra Jakarta, Sabtu 22 Oktober 2011.
Sebelumnya Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, A.M. Fatwa, mengirim surat kepada Presiden tertanggal 22 September dan 23 September 2011. Dalam dua surat itu mereka membeberkan bahwa Fadel gagal menyediakan lahan seluas 40 hektare di Desa Cikuya, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten, untuk kampus dan perumahan UIN. Inilah yang ditengarai sebagai biang keladi Fadel direshuffle dalam kabinet SBY - Boediono.
Fadel membenarkan adanya kedua surat. Dia sempat dipanggil oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. Fadel mengaku telah menjelaskan seluruh persoalan tanah dan kesepakatan dengan UIN Syarif Hidayatullah, sebelum Presiden berkunjung ke Yogyakarta.
"Saya sudah serahkan ini ke Pak Sudi Silalahi dan beliau mengatakan kepada saya tidak ada persoalan dengan hal tersebut. Saya diminta menyerahkan seluruh dokumen lengkap kepada Menkopolhukkam Djoko Suyanto," katanya. Setelah dokumen itu diserahkan, kata Fadel, Sudi dan Djoko mengadakan rapat terkait persoalan ini. Usai rapat Fadel mendapat telepon dari Sudi yang memberitahu bahwa ia tetap memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Saat itu sudah banyak informasi beredar di media masa bahwa Fadel akan digeser menggantikan Agung Laksono sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Fadel memastikan persoalan tanah selesai. "Sudah tidak ada masalah, ada SPH(surat pelepasan hak)-nya lengkap. (Perjanjiannya) sudah dibuat oleh anak perusahaan saya," katanya.
Fadel juga mempertanyakan kenapa masalah pencopotannya yang menurutnya masalah kenegaraan dikaitkan dengan persoalan pengadaan tanah yang nilainya hanya Rp 5 miliar. "Saya tidak mau terjebak dengan masalah itu," katanya. Ia juga menegaskan pencopotannya dari kabinet tidak terkait hal ini. Jika memang ada kaitannya seharusnya persoalan tanah itu diajukan ke pengadilan perdata.
