Korban Bom Minta Umar Patek Diadili di Bali

Reporter

Editor

Kamis, 20 Oktober 2011 11:07 WIB

Umar Patek. REUTERS/Zul Edoardo

TEMPO Interaktif, Denpasar - Para korban dan relawan peristiwa Bom Bali I berharap tersangka kasus peledakan Bom Bali, Umar Patek, bisa disidangkan di Denpasar, Bali. Selain tempat kejadian atau locus delicti kasus tersebut adalah di Bali, hal itu juga untuk menghindari tekanan dari ormas yang mendukung fundamentalisme.

“Para korban sepakat soal itu agar hukumannya juga bisa setimpal dengan perbuatannya,” kata tokoh relawan Bom Bali, Haji Bambang Priyatno, di Denpasar, Kamis, 20 Oktober 2011.

Menurut dia, para korban bom akan membuat pernyataan khusus mengenai masalah ini.
Diakuinya, sidang itu akan sangat menguras energi dan kejiwaan para korban. “Sudah jelas kami harus mengingat kejadian yang sangat memilukan itu,” ujarnya.

Namun, hal itu lebih baik ketimbang jika mereka harus mendengar persidangan Umar di tempat lain melalui pemberitaan. Bambang sendiri mengaku sudah ditelepon oleh Markas Besar Kepolisian RI untuk bersiap-siap menjadi saksi dalam sidang Umar Patek. Selain dia, ada juga janda korban bom, Leni Asih dan Hermanto, yang keluarganya meninggal dalam peristiwa itu. “Sekarang saya mulai menyiapkan bahan-bahan dan mengingat kembali kejadiannya,” katanya.

Mengenai lokasi persidangan, Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Totoy Herawan Indra menyatakan belum ada kepastian sampai saat ini. “Kami hanya bisa menunggu saja, prosesnya kan sedang berlangsung,” ujarnya di sela-sela rekontruksi peledakan Bom Bali I yang melibatkan Umar Patek, Ali Imron, dan sejumlah terdakwa lainnya.

ROFIQI HASAN

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

22 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

23 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya