KPK Kembalikan Brankas Milik Sindu Malik  

Reporter

Editor

Rabu, 19 Oktober 2011 15:15 WIB

Sindu Malik Pribadi. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Brankas yang disita dari rumah Sindu Malik Pribadi, saksi kasus dugaan pemberian hadiah kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dikembalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menganggap duit senilai Rp 100 juta dalam brankas itu tak terkait kasus tersebut.

Brankas berwarna hitam itu dibawa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza hitam. Mobil itu juga membawa sekardus dokumen yang juga disita KPK berbarengan dengan brankas tersebut. Namun, Sindu sendiri tak terlihat ikut membawa brankas tersebut. Hanya terdapat empat orang yang diduga sebagai bawahan bekas pejabat Kementerian Keuangan itu. "Itu anak buah Sindu," kata salah seorang staf KPK.

Sindu terseret kasus suap ini setelah Dharnawati, salah satu tersangka, menudingnya sebagai pengurus program percepatan pembangunan infrastruktur di 19 kabupaten di Indonesia Timur.

Proyek transmigrasi senilai Rp 500 juta itu bakal dialokasikan dalam APBD Perubahan 2011. Dharnawati mengaku diminta Sindu menyediakan fee 10 persen untuk memenangkan proyek tersebut.

Sindu, kata kuasa Direktur PT Alam Jaya Papua itu, bakal menyerahkan lima persen fee kepada Kementerian Keuangan. Namun, Sindu yang sudah berulangkali diperiksa KPK, membantah tuduhan tersebut.

Juru bicara KPK Johan Budi S.P. sebelumnya telah menyampaikan pihaknya bakal mengembalikan brankas milik Sindu Malik. "Setelah kami telusuri dan mempelajarinya, kesimpulannya brankas itu tidak terkait dalam kasus suap," katanya.

Dua rumah Sindu, berupa rumah susun di Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan di Kompleks Keuangan Ciledug, Jakarta Selatan, digeledah penyidik KPK pada Rabu, 5 Oktober lalu. Saat menggeledah, kata Johan, penyidik menemukan brankas dan uang tunai sebesar Rp 100 juta. KPK juga menyita banyak lembaran dokumen penting. Uang dan brankas ditemukan KPK di rumah Sindu di Ciledug.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

14 menit lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

6 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

8 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

8 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

12 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

13 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

14 jam lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

16 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya