TEMPO Interaktif, Jakarta:Masalah Sipadan dan Ligitan tidak berpengaruh pada hubungan TNI AL dengan Tentara Diraja Malaysia (TDM) mengenai kasus perbatasan. Demikian diungkap Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, usai mengikuti konfrensi pers mengenai sidang ke-31 General Boarder Committee (GBC) antara Malaysia dan Indonesia (Malindo) Tahun 2002, di Jakarta, Senin (23/12). Seperti diketahui, hari ini telah dilangsungkan sidang ke-31, yang membahas masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua negara. Delegasi Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan YB Datu’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto. Menurut Panglima, kerja sama pertahanan dan keamanan yang selama ini sudah terjalin antara Malaysia dan Indonesia tidak ada hubungannya dengan kasus Sipadan-ligitan. “Tidak ada penarikan pasukan dari Indonesia karena sebelumnya tidak ada konsentrasi pasukan di sana,” kata dia. Ia menambahkan, setelah daerah Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia, tanda-tanda perbatasan kawasan tersebut ditangani dengan baik dengan melihat kembali kesepakatan yang ada. “Kalau di situ ada tanda batas, kita letakkan perbatasan bersama,” kata Sutarto. Dalam urusan ini, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Malaysia berpendapat, kedua pihak telah menang karena berhasil menempatkan penyelesaian Sipadan dan Ligitan dalam suatu sistem yang benar, yaitu Mahkamah Internasional. Seperti diketahui, pada 17 Desember lalu, Sipadan-Ligitan resmi menjadi milik Malaysia, berdasar keputusan Mahkamah Internasional. Keputusan itu merupakan keputusan final. Pihak yang kalah, sebagaimana aturan yang berlaku di MI, tidak boleh mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sengketa kedua pulau itu sendiri dibawa ke mahkamah berdasar kesepakatan yang ditandatangani pada 31 Mei 1997 silam. (D.A Chandraningrum-Tempo News Room)