TEMPO Interaktif, Malang:Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar meminta kepada 30 ribu jemaah haji Indonesia yang termasuk dalam kuota tambahan calon jemaah haji Indonesia 2004 untuk rela menerima keputusan pahit atas pembatalan pemberangkatan mereka.Menteri Agama meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan segenap kemampuan melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar mereka bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun, rupanya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terpaksa membatalkan tambahan kuota tidak saja untuk Indonesia, tapi juga untuk 16 negara lainnya. Selain Indonesia, negara yang kuota tambahannya dibatalkan, antara lain Malaysia 25 ribu orang, Irak 25 ribu orang, dan Turki 20 ribu orang."Kita sudah usahakan semampu kita agar mereka bisa berangkat, tapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Karena itu kami mohon kerelaan Bapak dan Ibu sekalian jika ada jemaah yang tidak jadi berangkat. Bukan hanya Indonesia, 16 negara lain juga mengalami hal serupa. Sekali lagi, saya selaku Menteri Agama sudah berusaha sekuat tenaga namun keadaannya sudah demikian karena keputusan itu datangnya dari pihak Arab Saudi sendiri," kata Said Agil di Malang, Rabu (17/12) siang. Menteri menjelaskan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah menetapkan jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2004 kembali kepada kuota akhir semula. Jadi, jemaah haji yang diterima tahun ini 205 ribu orang, yang pemberangkatan kloter pertama dilakukan pada 30 Desember nanti. Sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 213 ribu, 8.000 diantaranya merupakan kuota tambahan.Adapun usaha yang telah dilakukannya adalah meneken Memorandum of Understanding (nota kesepahaman) pada 17 September lalu bersama Menteri Haji Arab Saudi. Kedua pihak sepakat mengenai jumlah kuota Indonesia sebanyak 205 ribu. Kemudian Menteri Said meminta tambahansebanyak 30 ribu orang karena jemaah yang masuk dalam daftar tunggu mencapai 55 ribu.Berdasarkan MoU ini Pemerintah Indonesia menyusun dasar penyusunan kebijakan dan perencanaanpenyelenggaraan haji, termasuk yang menjadi dasar melakukan kontrak pekerjaan dengan pihak ketiga di Arab Saudi bagi Indonesia maupun negara lain.Sementara informasi pembatalan kuota haji tambahan, menurut Said Agil, diketahuinya dari Atase Haji di Konsulat Jenderal RI, Jeddah, pada 13 Desember lalu. Padahal beberapa hari sebelumnya Said masih bertemu dengan Menteri Haji Arab dan belum dibicarakan tentang pembatalan tersebut.Berdasarkan penjelasan yang ia terima, Said menyatakan pembatalan itu lantaran Menteri Haji Arab Saudi menetapkan besarnya kuota haji tahun 2004 sesuai hasil kesepakatan Menteri Luar Negeri anggota Organisasi Konferensi Islam 1986 di Yordania, yaitu 1/1.000 dari jumlah umat Islam negara bersangkutan."Nah, Menteri Haji Arab Saudi tidak mau melanggar kesepakatan itu," katanya seraya menambahkan bahwa fasilitas peribadatan di Tanah Suci sudah tidak mampu menampung jemaah haji yang begitu banyak.Atas pembatalan itu Menteri Agama bersama Duta Besar telah menyampaikan keberatan Pemerintah Indonesia dan menyampaikan langsung pada Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz, dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Naif bin Abdul Aziz, selaku pimpinan tertinggi haji. Sebelumnya, kata Said, Wakil Presiden Hamzah Haz sudah pula mengirimkan notakeberatan kepada Putra Mahkota Arab Saudi. Atas pembatalan itu pula Pemerintah menjamin ongkos naik haji yang sudah disetor tahun ini menjadi setoran tahun depan. Jika terjadi kenaikan, jemaah yang masuk daftar tunggu tidak dikenakan biaya tambahan. Jika ada kelebihan, akan dikembalikan kepada jemaah bersangkutan, serta jemaah dibebaskan dari biaya administrasi satu persen jika menarik seluruh ongkos naik haji yang sudah disetor. Abdi Purmono - Tempo News Room