Sehari Setelah Disahkan, UU Intelijen Bakal Diuji Materi

Reporter

Editor

Jumat, 30 September 2011 21:49 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara berencana mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Intelijen. Uji materi akan diajukan sehari setelah RUU Intelijen disahkan DPR menjadi undang-undang.

“Kami sudah menyiapkan draf judicial review, tapi belum final. Kami berencana akan segera mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi selang sehari setelah disahkan,” kata Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang tergabung dalam koalisi tersebut, dalam jumpa pers di kantor KontraS, Jumat 30 September 2011.

Belum rampungnya draf uji materi, kata Haris, dikarenakan draf RUU Intelijen dari DPR juga masih berubah-ubah. “Tapi mengingat potensi ancaman yang besar, kami akan melakukannya segera,” ujar Haris.


Koalisi menilai draf RUU Intelijen Negara masih menyisakan ruang multi tafsir dalam penerapannya. Pasal-pasal dalam draf tersebut juga dinilai masih mengancam kebebasan masyarakat. “Ada ruang multi tafsir dalam penerapannya, masih mengancam kebebasan masyarakat sipil, dan masih memberikan ruang keterlibatan intelijen di lembaga hukum,” kata Haris.

Peneliti Hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, menilai kemungkinan draf RUU Intelijen akan berubah lagi sangat kecil. Karena, hampir semua fraksi di DPR sudah sepakat. Bahkan, partai oposisi PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo telah mempersilakan kelompok yang tidak terima dengan RUU Intelijen untuk mengajukan judicial review.

“Melihat kondisi sekarang, kemungkinan kecil bisa berubah. Dalam sidang paripurna kecil sekali akan terjadi deadlock,” kata Wahyudi. Dengan alasan itulah, menurutnya Koalisi perlu segera mempersiapkan uji materi terhadap UU Intelijen.

Draft Rancangan UU Intelijen ini telah disepakati semua fraksi di DPR pada Kamis kemarin, 29 September 2011. RUU Intelijen yang sudah disepakati itu bakal segera disahkan oleh DPR melalui Rapat Paripurna.

RINA WIDIASTUTI

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya